“Ada tiga hal penting yang menjadi temuan Panitia Kerja Standar Nasional Perguruan Tinggi (Panja SN Dikti) Komisi X DPR, yakni rasio dosen, sarana dan prasarana, serta masalah akreditasi,” ujar ketua tim kunjungan kerja spesifik Panja SN DIKTI sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra. Hal tersebut disampaikan Sutan setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau, yang diwakili Assisten II dan jajaran SKPD, beberapa rektor dan direktur perguruan tinggi di Kepulauan Riau, Ketua Kopertis Wilayah X Kepulauan Riau, perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta instansi terkait di Graha Kepri Batam, Kamis, 15 Juni 2017.
Sutan menambahkan, selain tiga masalah utama tersebut, masalah lain tak kalah penting adalah masih rendahnya minat terhadap penelitian/riset, terutama di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, karena dukungan anggaran dari pemerintah relatif masih kecil. “Ke depan, kami dorong melalui Kementerian Riset untuk memberikan dukungan porsi anggaran penelitian/riset yang lebih besar. Penelitian akan meningkatkan kualitas dosen yang berimbas pada kemajuan sebuah perguruan tinggi,” ujarnya.
Melihat perbedaan sarana dan prasarana antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS) yang sangat mencolok, terutama di luar Jawa, mengundang keprihatinan Sutan. “Minimnya sarana dan prasarana menjadikan kemampuan mayoritas perguruan tinggi di Indonesia untuk memenuhi Standar Nasional Dikti menjadi tidak merata,” ucapnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jambi ini melihat ada ketimpangan mutu Perguruan Tinggi sehingga mayoritas institusi dan program studi terakreditasi C oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. “Hanya sedikit prodi yang terakreditasi internasional (ABET, AACSB, AUN-QA, dsb). Akibatnya, hanya ada 3 universitas di Indonesia yang masuk World Rank (QS) dari Top 500,” katanya.
Wakil Rektor Universitas Batam Satryawan mengusulkan agar kelebihan jumlah sumber daya manusia, khususnya dosen di PTN, diperbantukan ke PTS. “Mencari Doktor S3 Akuntansi di PTS sekarang sulit karena kebanyakan memilih bekerja sebagai konsultan di perusahaan swasta. Saya berharap, saat visitasi, BAN PT sebaiknya memiliki persepsi yang bisa memaklumi kondisi sarana dan prasarana PTS, tidak memaksakan harus sama dengan PTN,” tuturnya.
Selain Sutan, kunjungan kerja tim Panja SN Dikti Komisi X DPR juga melibatkan Bambang Sutrisno, Jamal Mirdad, Ida Bagus Putu Sukarta, Nuroji, Muslim, Yayuk Basuki, Dedi Wahidi, Zainul Arifin Noor, Mustafa Kamal, Yayuk Sri Rahayuningsih, dan Dadang Rusdiana. (*)