Dalam peran diplomasi Parlemen, DPR telah mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi Parlemen regional/internasional.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang IV DPR RI Tahun Sidang 2015-2016, Jumat, 29 April 2016, Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mengatakan setidaknya sudah ada empat pertemuan regional dan internasional yang dihadiri DPR selama Masa Sidang IV ini. Pertama, The First Meeting of Speakers of Eurasia Countries’ Parliaments (MSEAP) pada 18-22 April 2016 di Moskow, Rusia. Menurut dia, pertemuan ini menghasilkan Final Statement of The First Meeting of Eurasia Countries’ Parliaments. Di antaranya berisi dukungan bagi integrasi ekonomi, terutama yang terjadi di bagian Barat dan Timur Eurasia dalam kerangka Eurasian Economic Union (EEU), serta menyoroti kebutuhan untuk menjamin transpatansi dan keterbukaan negosiasi perjanjian untuk sistem perdagangan global yang seimbang.
Kedua, Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP) 9 Meeting tanggal 21-23 April 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia. Kata Akom, pertemuan ini menghasilkan Declaration of the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting, yang diharapkan akan semakin mempererat kerja sama antara negara-negara Asia dan Eropa di masa depan.
Ketiga, Asia Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs Meeting, tanggal 26-27 April 2016 di Teheran, Iran. Sidang ini membahas isu-isu sosial dan budaya di Asia dalam perspektif Parlemen. “Sidang ini menghasilkan sembilan draf resolusi untuk diadopsi pada Sidang Umum APA pada Desmeber 2016 di Kamboja,” kata Akom.
Keempat, Sidang Global Parliamentary Conference (GPC) of the Parliamentary Networks on the World Banks and the International Monetary Fund pada 8-14 April 2016 di Washington DC-Amerika Serikat. Hasil dari Sidang ini, DPR meminta kepada IMF dan World Bank agar mengembangkan program-program pembangunan yang lebih banyak, terutama di daerah Timur Indonesia. “Selain itu, IMF akan melakukan kerja sama bilateral dengan melibatkan DPR, yang hasilnya untuk lebih memberikan peran DPR, terutama dalam kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Akom. (*)