Tempo.Co

KOMENTAR+

Laporan Eselon 1 Kementerian Sosial ke Komisi VIII DPR
Rabu, 05 Juli 2017
Laporan Eselon 1 Kementerian Sosial ke Komisi VIII DPR

Pasca-Lebaran dan libur panjang, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan pendalaman program dan evaluasi terhadap rekan kerjanya di pemerintahan. Komisi VIII DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran eselon 1 Kementerian Sosial pada Rabu, 7 Juli 2017.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Noor Ahmad, RDP kali ini diagendakan mendalami program dan fungsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2018. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial memaparkan pagu indikatif secara keseluruhan adalah Rp 274 miliar atau 1,24 persen dari total anggaran di Kementerian. Rinciannya, tata kelola keuangan dialokasikan 25,1 persen, tata kelola penyusunan peraturan perundang-undangan 3,7 persen, pengelolaan kehumasan tetap 5 persen, penguatan tata pengelolaan administrasi umum 21,6 persen pada 2016. Adapun program prioritas nasional terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin melaporkan total anggaran Rp 2,1 triliun. Dirjen Penanganan Fakir Miskin memaparkan alokasi bantuan untuk sarana-prasarana usaha, seperti e-warung, tetap dihidupkan. Ditargetkan paling tidak ada 10 ribu e-warung. Saat ini, tercatat baru ada 2.500 e-warung yang dibangun.

Menanggapi pemaparan tersebut, anggota Komisi VIII, Samsu Niang, menilai target anggaran untuk program e-warung belum teralokasikan dengan baik. Namun dia menyatakan dukungan kuat untuk penambahan program e-warung. Hal tersebut diperkuat anggota Komisi VIII, John Kennedy, yang setuju dengan peningkatan anggaran untuk Kementerian. Sebab, dia menilai program tersebut sangat bermanfaat.

Sedangkan Achmad Fauzan dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta menyatakan tugas mulia Kementerian Sosial dalam menangani kemiskinan begitu bagus. “Namun data harus diperbaiki karena kenyataannya masih ada laporan dari dapil bahwa yang kaya dikasih, tapi yang tidak kaya tidak dikasih,” ujarnya. Dia juga berpesan, untuk memperbaiki bangsa, tidak hanya dari desa, tapi juga kota. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA