Tempo.Co

KOMENTAR+

Masyarakat Anti-Komunis Temui Fadli Zon
Senin, 02 Mei 2016
Pemerintah tidak boleh minta maaf atas peristiwa sejarah pemberontakan PKI 1965.

INFO DPR - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung sikap para tokoh, seniman, budayawan, serta pemuda yang mendorong pemerintah tidak minta maaf atas peristiwa sejarah masa lampau. Peristiwa dimaksud ialah pemberontakan PKI 1965.

“Saya akan mendukung, semoga tidak ada penyelewengan sejarah,” kata Fadlli Zon setelah menerima tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Anti-Komunisme di Kompleks MPR/DPR/DPD, Senin, 2 Mei 2016.

Terkait dengan sejarah masa silam itu, menurut Fadli, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan sikapnya. Fadli menceritakan pertemuannya dengan Presiden pada 8 Juni 2015, tepat saat Panglima TNI dilantik. Saat itu Fadli bertanya tentang rencana pemerintah untuk minta maaf kepada korban PKI. Tapi, menurut Fadli, saat  itu Presiden dengan tegas menyatakan tidak akan pernah melakukannya.

“’Terpikir pun tidak, ” ujar Fadli menirukan kalimat Presiden.

Karena itu, kata Fadli, masyarakat, meski tak boleh diam, tak perlu khawatir. Dia akan menyampaikan masalah ini ke komisi yang membidangi masalah tersebut dan segera akan bicara dengan pemerintah, termasuk instansi terkait, seperti jaksa atau polisi.

Menurut Fadli, bukti-bukti autentik bahwa telah terjadi pemberontakan PKI sangat jelas. Sejarah pun harus didukung oleh data yang akurat. Selain itu, menurut Fadli, PKI tidak pernah berkontribusi dalam mencapai kemerdekaan.

Apapun peristiwa dan pemberontakan PKI di masa silam, kata Fadli, tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Menurut Fadli, pemberontakan terjadi mulai 1948 di Madiun, di bawah kepemimpinan Musso. Puncaknya, pemberontakan pada 1965 tidak ada hubungannya dengan pemerintah.

Rencana simposium tentang komunisme akan digelar lagi oleh pemerintah pada September 2016. Kelompok yang mengatasnamakan antikomunisme ini mendesak DPR meminta pemerintah untuk menghentikan rencana simposium yang dianggap akan mengotori pikiran anak muda masa kini.

Aji Pratama, Pengurus FKPPI Jakarta, mengatakan para pemuda tidak setuju jika pemerintah meminta maaf atas peristiwa masa lalu. Seperti rencana para ulama yang akan menggelar apel umat sebagai sikap penolakan rencana simposium, para anak muda juga akan mengadakan apel sebagai bentuk pernyataan sikap. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA