Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi III Tinjau Lapas Kerobokan
Rabu, 12 Juli 2017
Selama ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan tidak mengetahui keberadaan lubang di lembaga pemasyarakatan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat meninjau langsung ke lubang galian bawah tanah yang dipakai kabur empat orang narapidana warga negara asing Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Badung, Bali, beberapa minggu lalu. Hingga kini, warga binaan kasus narkoba itu sudah tertangkap sebanyak dua orang, sedangkan sisanya masih dalam pencarian.

“Yang menarik dari kasus ini bahwa mereka melarikan diri melalui lubang yang dibuat di bawah tanah dan tembok yang membatasi Lapas Kerobokan dengan pagar penduduk di luar. Lubang ini panjangnya 15 meter dan orang bisa jalan di dalamnya. Itu  berarti semacam katakombe (lorong di bawah tanah),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat memimpin tim Kunjuang Spesifik Komisi III ke Lapas Kerobokan, Jumat, 7 Juli 2017.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, pihaknya mendapat penjelasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan bahwa keberadaan lubang itu tidak diketahui selama ini. Lubang itu baru diketahui sebelum Lebaran, setelah dilakukan pengecekan atau apel umum untuk warga binaan.

“Kita datang untuk memastikan kenapa lubang ini sampai digali, apakah tidak ada pengawasan atau apakah tidak ada patroli keliling di Lapas Kerobokan. Kalau ada patroli keliling, pastilah ketahuan adanya lubang ini. Kalau lubang ini digali, pastilah ada tanahnya. Lalu, tanahnya ini dibawa kemana?” ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur ini menduga proses pembuatan lubang itu bukan hanya dalam hitungan minggu, melainkan sampai berbulan-bulan. Bahkan lubang ini digali tidak hanya dari dalam lapas, tapi juga dari luar, yang kemudian ketemu di tengah-tengahnya. Hasil tinjauan, lubang itu berdiameter setidaknya tiga meter dengan panjang 15 meter.

“Kita minta kepada pemerintah dalam hal ini Menkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) melakukan penyelidikan terhadap lubang itu. Siapa sebetulnya yang melakukan itu atau siapa yang membiarkan itu dilakukan, tentu harus dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin lubang yang panjang begitu tidak diketahui petugas-petugas di lapas. Itu kan aneh,” ucapnya.

Politikus Demokrat itu juga melihat ada permasalahan utama di Lapas Kerobokon, yakni over kapasitas warga binaan, sehingga perlu segera diambil langkah cepat untuk mengatasi hal itu. Salah satunya, menurut Benny, dengan membangun lapas baru untuk menampung semua warga binaan atau memindahkan ke lapas-lapas di daerah sekitarnya, termasuk Lapas Nusa Kambangan.

“Ke depan, harus ada pemikiran serta kebijakan. Kalau bisa, Presiden Joko Widodo mengambil langkah konkret untuk memindahkan lapas ini ke tempat lain atau mungkin meningkatkan pembangunan lapas ini untuk menangani warga binaan yang jumlahnya sudah mencapai 1.300-an lebih,” katanya. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA