Dalam rapat kerja antara Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya, muncul usulan penambahan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Kementerian mengusulkan tambahan Rp 1,903 triliun dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tersebut, Rabu, 12 Juli 2017.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto itu, Komisi X menekankan beberapa poin penting terkait dengan penggunaan dana APBN dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. “Karena berkaitan dengan APBN, kami berfokus pada masukan demi suksesnya pelaksanaan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra.
Masih menyoroti pengunaan anggaran, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya meminta agar pelaksanaan anggaran menjadi pengawasan bersama. “Harus hati-hati. Kami tidak ada niat menghadang atau menghalangi. Kami mengoptimalkan fungsi pengawasan karena berkaca dari kejadian-kejadian masa lalu,” ujarnya. Komisi X, kata Riefky, mengkhawatirkan akuntabilitas dan efisiensi karena penyelenggaraan Asian Games memakai anggaran negara.
Menanggapi sorotan tersebut, Imam sepakat dengan Komisi X. Menurut dia, hal yang paling penting adalah mengawal dalam akuntabilitas tranparansi. “Karena itu, kami juga melakukan verifikasi pada setiap usulan anggaran. Kami juga memfungsikan peran inspektorat dan kejaksaan dalam fungsi pendampingan. Kami setuju bila setiap rupiah APBN yang dicairkan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (*)