Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VI Apresiasi Kementerian BUMN
Jumat, 14 Juli 2017
Pertemuan Pansus Hak Angket KPK dan BPK Hasilkan Ini

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016. Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan pencapaian WTP ini merupakan suatu parameter ketaatan kementerian atau lembaga dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan secara baik.

Menurutnya, DPR memberikan apresiasi karena menyadari ada kementerian yang dari tahun ke tahun selalu ada catatan, apalagi WTP ini diperoleh sejak 2007 berturut-turut. “Tentu ini adalah kerja keras jajaran Kementerian BUMN dan itu patut diberikan apresiasi. Semoga ke depan semakin bisa dipertahankan dan bisa diperbaiki sebagaimana rekomendasi BPK,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini dalam rapat kerja antara Komisi VI dan Menteri BUMN, yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kamis, 13 Juli 2017.

Sri Mulyani mengutarakan, untuk laporan keuangan 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada prinsipnya, tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran 2016. Karena itu, Kementerian BUMN akan berfokus pada pelaksanaan anggaran APBN 2017 dan menjadikan 2016 sebagai pembelajaran, di antaranya akan memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta berfokus pada pencapaian output dengan memantau secara bulanan. “Laporan keuangan di Kementerian BUMN sudah WTP sejak 2007 dan itu memang sudah seharusnya,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA