Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggota Komisi V DPR Tanggapi Laporan Ditjen Bina Marga
Senin, 17 Juli 2017
Anggota Komisi V DPR Tanggapi Laporan Ditjen Bina Marga

Wakil Ketua  Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus memimpin rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam rapat yang diselenggarakan pada Senin, 17 Juli 2017, Direktur Jenderal Ditjen Bina Marga melaporkan proyeksi pembangunan infrastruktur di pelosok Indonesia.

Untuk proyek strategis nasional , di antaranya tujuh ruas jalan Trans Maluku. Total target yang akan dibangun adalah 1.060 kilometer dan saat ini sudah dibangun 189 kilometer. Kemudian jalan tol Solo-Kertosono dengan capaian 20,4 kilometer dari target 20,8 kilometer dan Medan-Kualanamu dengan capaian 14,6 kilomter. Untuk jalan tol di Sumatera, seperti Medan- Banda Aceh, Tebing Tinggi -Sibolga, serta Palembang-Pekanbaru

Sedangkan untuk Jawa akan dilakukan reservasi jalan Pantai Utara dan pantusel. Saat ini, jalan tol Trans Jawa (Merak-Banyuwangi) sepanjang 1.187 kilometer sudah beroperasi sepanjang 516 kilometer. Selain itu, dilakukan pembangunan akses waduk Jatigede untuk optimalisasi fungsi waduk.

Nusa Tenggara juga menjadi fokus pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung pariwisata di Nusa Tenggara Timur, dilakukan pembangunan jalan menuju Labuan Bajo dan obyek wisata Nihiwatu. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat diproyeksikan pembangunan akses ke Mandalika serta rekonstruksi jalan menuju bandar udara.

Tak hanya itu, Kalimantan juga dibangun infrastruktur, seperti  pembangunan perbatasan jalan Kalimantan dan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Kemudian di Sulawesi Utara, ada pembangunan jalan tol Manado-Bitung juga ring road Manado. Untuk Papua, proyeksinya adalah mengentaskan Trans Papua dan pembangunan jembatan koteka.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPR Rendy M Affandy Lamadjido mengatakan tidak efisien jika jalan yang belum habis umurnya kemudian dilebarkan. “Mohon hindari menghamburkan uang dan jangan sampai pelebaran jalan untuk menutupi kesalahan kontraktor,” ujarnya.

Tanggapan lain juga muncul dari anggota komisi V lainnya. Anggota Komisi V DPR RI Epyardi Asda menyinggung mengenai pembangunan infrastruktur di daerahnya, Sumatera Barat. “Pendapatan daerah kami sangat rendah karena tidak ada pabrik serta tambang. Kami punya tempat wisata bagus di Singkarak. Kami punya Tour de Singkarak yang sudah mendunia, namun kekurangan investor karena infrastruktur tidak mendukung. Saya mendukung jalan strategis nasional menuju lokasi wisata di Singkarak,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA