Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Berjanji Tingkatkan Kualitas Keuangan Negara
Selasa, 18 Juli 2017
Pemerintah akan melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Pemerintah sangat menghargai pendapat dan masukan seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sehingga dapat digunakan sebesar-sebesarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pidato mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di ruang rapat paripurna DPR, Selasa, 18 Juli 2017.

Menurut Sri Mulyani, pada 2016, perekonomian dunia masih belum menunjukkan pemulihan dan masih mengalami tekanan pelemahan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan serta rendahnya volume perdagangan dunia. "Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia dan tentu mempengaruhi pendapatan negara," ujarnya.

Dia menuturkan perekonomian global juga masih terus mengalami ketidakpastian yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dan Korea Utara, dampak Brexit, serta modernisasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja internasional. Di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, pemerintah terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawacita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan kondisi perlambatan ekonomi global pada 2016 sangat mempengaruhi proyeksi asumsi APBN, terutama sisi pendapatan perpajakan. Karena itu, untuk mengembalikan kredibilitas APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang berkelanjutan, sehat, dan efektif, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja pada APBN 2016.

Pemerintah juga akan melakukan konsolidasi fiskal yang tercermin dari perubahan target pendapatan negara, terutama perpajakan, agar lebih realistis, mempertajam belanja negara sesuai dengan prioritas pembangunan dan peningkatan efisiensi belanja negara. Selain itu, pemerintah akan melakukan pengelolaan pembiayaan anggaran dan utang negara secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan utang yang baik, yang dipakai semua negara di dunia. "Hal ini bertujuan agar utang negara tidak membahayakan perekonomian dan membebani generasi yang akan datang," ucapnya.

Dalam mengelola perekonomian yang dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, pemerintah menggunakan semua instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi dapat diperkuat. Sri Mulyani berujar kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Meski demikian, kebijakan ekonomi lain, seperti kebijakan moneter, perdagangan, investasi, pertanian, pertambangan, perikanan, serta kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan, akan sangat menentukan kinerja ekonomi dan perkuatan fondasi negara Indonesia. "Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan," katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA