Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Diminta Kedepankan Aspek Kehati-hatian
Rabu, 19 Juli 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat situasi ekonomi global yang belum stabil.

Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 pada pekan lalu. Sejumlah catatan kritis turut menyertai pandangan sepuluh fraksi kepada pemerintah. Semua fraksi DPR meminta pemerintah mengedepankan aspek kehatian-hatian dalam pelaksanaan APBN.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, saat ini, APBN Indonesia sedang mengalami tekanan fiskal akibat situasi ekonomi global yang belum stabil. Menurutnya, situasi global yang tak menentu itu diakibatkan kebijakan moneter Amerika Serikat, situasi krisis di Semenanjung Teluk, penurunan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit pada APBN Perubahan 2016 mencapai 2,42 persen dari produk domestik bruto, serta faktor lain.

“Ke depan, kita mengharapkan, dan yang dinginkan semua fraksi DPR, tentu ada aspek kehati-hatian atau prudent dari pemerintah. Apalagi di tengah tekanan terhadap fiskal Indonesia yang belum mereda,” katanya setelah memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Menteri Keuangan mengenai tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR atas Pelaksanaan APBN 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Menurut legislator Partai Amanat Nasional itu, dengan sadar atau tidak, situasi ekonomi yang kurang bersahabat ini bukan menjadi salah pemerintah, tapi situasi ekonomi global yang memberikan tekanan kepada fiskal Indonesia. Sehingga DPR dan pemerintah harus bersama-sama menemukan solusi tanpa mencari pembenaran masing-masing. Dia menilai, atas tanggapan pelaksanaan APBN 2016 ini, pemerintah sudah mengakomodasi pandangan semua fraksi.

“Saya mengapresiasi pemerintah yang telah mengakomodasi dan menjawab semua pertanyaan dari semua fraksi. Sehingga situasinya menjadi solutif, bukan situasi pembenaran. Dengan menjawab semua pandangan fraksi yang melakukan pengkritisan dan perbaikan terhadap pertanggungjawaban APBN 2016, Pimpinan DPR mengapresiasi sikap akomodatif pemerintah itu,” ucapnya.

Di sisi lain, Taufik kembali mengingatkan agar pemerintah menggunakan utang negara untuk hal-hal yang bersifat produktif dan menerapkan aspek kehati-hatian. Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan mengoptimalkan program-porgram dana transfer daerah atau dana desa, diharapkan dapat meratakan perekonomian dan mengurangi gini ratio di daerah. “Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 ini juga menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RAPBN 2018 yang saat ini sedang disusun DPR dan pemerintah,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII itu. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA