Tempo.Co

KOMENTAR+

Catatan Anggota Komisi V Terkait Pemotongan Anggaran
Senin, 24 Juli 2017
Catatan Anggota Komisi V Terkait Pemotongan Anggaran

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rapat kerja serta rapat dengar pendapat (RDP) membahas penetapan alokasi anggaran dan program kementerian atau lembaga mitra kerja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ( RAPBN-P) 2017, Senin, 24 Juli 2017. Hadir dalam rapat itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Di awal rapat, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy mengatakan Komisi V telah melaksanakan rapat kerja dan RDP membahas rencana kerja serta anggaran RAPBN-P. Adapun hasil kesimpulan dan anggaran mitra Komisi V sudah diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar).

Menanggapi perubahan anggaran, anggota Komisi V DPR, Neng Eem, menyetujui perubahan anggaran, tapi harus dihabiskan dan diserap penuh. “Kami dapat memahami untuk efisiensi anggaran pemerintah. Pemotongan sebesar itu meski diperuntukkan untuk misalkan perjalanan dinas tentu akan berdampak. Saya mengimbau bisa menghemat dan perencanaannya bisa disesuaikan dengan pemasukan pajak,” ucapnya.

Sedangkan anggota Komisi V DPR, Sadarestuwati, mengaku cukup prihatin dengan pemotongan anggaran yang cukup besar di BMKG, yaitu Rp 89 miliar. “Sementara tanggung jawab BMKG ini cukup besar kepada masyarakat berupa informasi yang akurat. Bisa dibayangkan berapa peralatan yang ada di Indonesia yang tidak dapat dimaintanance dengan baik dengan adanya pemotongan anggaran ini,” tuturnya. Sadarestuwati berharap ke depan kiranya Banggar bisa memberi dukungan anggaran pada 2018.

Selain itu, anggota Komisi V DPR, Sigit S, menyoroti kebutuhan untuk melakukan modernisasi terkait dengan transportasi. “Harusnya ada alokasi anggaran ke bagian yang lebih memerlukan, bukan penghematan dengan pemotongan. Saya sangat menyayangkan adanya pemotongan anggaran Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sebesar Rp 2  triliun,” ujarnya. Satu hal yang menjadi catatan Anggota Komisi V DPR, Nusyirwan, adalah persoalan pendistribusian pengurangan anggaran. “Kalau ada pembahasan budget, harus kembali pada program prioritas,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA