Tempo.Co

KOMENTAR+

BKSAP Desak Pemerintah Kirim Pasukan Perdamaian ke Masjid Al-Aqsa
Selasa, 25 Juli 2017
Kalau kekerasan Israel di Palestina tidak segera diselesaikan, masalah kedamaian tidak ada lagi di dunia.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) Nuhayati Ali Assegaf mendesak pemerintah untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke perbatasan Israel dan Palestina. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk menghentikan tindak kekerasan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa di Palestina.

"Kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah Israel ini, tidak ada lagi masalah kedamaian di dunia. Ini masalah kemanusiaan yang harus segera dihentikan kejahatan kemanusiaannya," ujarnya dalam acara konferensi pers di Media Center DPR, Selasa, 25 Juli 2017.

Menurutnya, pemerintah bisa menyerukan dan mengambil keputusan untuk melakukannya karena sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut menjaga ketertiban dunia. "Invasi Israel secara besar-besaran di Palestina merupakan kejahatan kemanusiaan karena korbannya yang luar biasa. Jadi ini harus ada langkah pasti yang bisa segera menyelesaikan atau menghentikan agresi ini agar tidak bertambah lebar," ucapnya.

Dia mengatakan Indonesia sudah memiliki Peace Keeping Center atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) serta lembaga kajian seperti, Lembaga Ketahanan Nasional, yang bisa ditunjuk untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Indonesia juga memiliki politik luar negeri yang bebas aktif. "Jadi tidak perlu takut karena membela kebenaran. Hal yang paling penting, DPR dan pemerintah bersama-sama segera meminta PBB mengirimkan pasukan perdamaian di perbatasan. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa. Kalau perlu, kita menginisiasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian lebih dulu ke Masjid Al-Aqsa. Itu langkah riil yang bisa segera dilakukan Indonesia," katanya.

"Sekarang, kita harus berani melakukannya karena kejahatan itu di mana-mana harus dihapuskan, apalagi penjajahan. Ini bukan masalah Islam dan non-Islam, tapi kejahatan kemanusiaan. Sebab, di Palestina bukan hanya Islam yang ada di sana."

Nurhayati juga menegaskan mengenai tidak adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Israel bahwa itu bukan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. "Buktinya, negara-negara Islam di Arab Saudi juga mempunyai hubungan diplomasi, kok, dengan Israel. Tapi, kalau Indonesia kan jelas, karena amanat Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Jadi saya minta jangan lagi masalah hubungan Indonesia dan Israel itu dikait-kaitkan karena Islam tidak menghendakinya," tuturnya.

Menurutnya, meskipun sejak awal merdeka 99 persen penduduk Indonesia sudah beragama Islam, Indonesia selalu mengakomodasi semua agama berkembang. Tidak ada dikotomi antara Islam dan non-Islam di Indonesia. "Itu karena kita selalu berpegang pada undang-undang dan konstitusional," ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA