Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR Apresiasi Terbongkarnya Kejahatan Siber
Kamis, 03 Agustus 2017
Ketua DPR Apresiasi Terbongkarnya Kejahatan Siber

Dunia kriminal kini dihiasi dengan kejahatan siber yang semakin meresahkan masyarakat. Karena itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sangat mengapresiasi dan bangga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membongkar kejahatan siber internasional dengan mengamankan 149 warga negara asing asal Cina di tiga lokasi berbeda dan sudah dideportasi ke negara asalnya.

“Kejadian tersebut harus membuat kita semakin waspada. Saya meminta berbagai pihak, khususnya imigrasi untuk meningkatkan pengawasan di setiap pintu masuk, baik bandara maupun pelabuhan. Selain itu, mengantisipasi masuknya warga negara asing yang tidak mempunyai kelengkapan berkas dan dicurigai mempunyai niat yang tidak baik datang ke Indonesia. Jangan sampai keramahan penduduk serta luasnya wilayah Indonesia justru dimanfaatkan pihak asing untuk melakukan tindak kejahatan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Agustus 2017.

Menurut Novanto, tingginya pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menggiurkan bagi berbagai pihak melakukan kejahatan siber. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pada 2016, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta. Internet Security Threat Report tahun ini mempublikasikan Indonesia menduduki peringkat ke-17 dalam serangan terhadap jaringan internet.

DPR mendukung penuh upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengamankan kedaulatan Indonesia dari kejahatan siber. Selain adanya unit khusus di kepolisian yang menangani masalah kejahatan siber, dibentuknya Deputi Bidang Intelijen Siber dalam Badan Intelijen Negara merupakan langkah maju dalam dunia spionase Indonesia.

Kini, kejahatan siber internasional tak hanya menyasar keuntungan ekonomi, tapi juga keuntungan politik, seperti yang banyak terjadi di Timur Tengah. “Jadi saya juga berharap Badan Siber dan Sandi Negara yang akan beroperasi pada September 2017 dapat segera tancap gas sesuai tugas dan fungsinya. Kedaulatan Indonesia bukan hanya berada di darat, laut, maupun udara, melainkan juga harus berdaulat dalam dunia siber,” ucapnya.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA