Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Aceh, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Aceh Teuku Riefky Harsya melihat potensi pariwisata yang sangat luar biasa untuk dikembangkan.
“Sangat menjanjikan dan luar biasa jika dikelola dengan baik. Apalagi, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh sangat cocok mengembangkan pariwisata religi, sejarah, wisata alam, kuliner, dan pengembangan ekonomi kreatif lainnya,” ujarnya.
Hal ini diungkapkan Riefky saat pertemuan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala, Rektor Malikussaleh, Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait di pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin, 31 Juli 2017.
Menurut Riefky, sektor pariwisata mempunyai peluang luar biasa untuk menyelamatkan Aceh setelah berakhirnya dana otonomi khusus yang akan berakhir 12 tahun mendatang. “Berdasarkan hasil penelitian, sektor ini juga membuka lapangan kerja dan investasi yang termasuk dalam kategori paling murah,” tuturnya.
Riefky menjelaskan, dengan sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Aceh, dan pemerintah pusat, sektor pariwisata akan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta berimbas pada menurunnya angka pengangguran juga kemiskinan di Aceh.
“Kami melihat ada niat dan visi yang sama dari gubernur dan wagub terpilih untuk fokus pada sektor pariwisata. Kami yakin jika hal ini diperjuangkan akan bermanfaat, baik untuk kita maupun generasi penerus di Aceh,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Aceh I itu.
Setelah pertemuan, Irwandi mengatakan pihaknya akan mulai meningkatkan pengembangan pariwisata. Ia mengakui saat ini masih banyak ditemui kekurangan dalam mengembakan sektor tersebut. Terkait dengan persiapan Sail Sabang 2017, Irwandi mengatakan masih ada berbagai kekurangan yang harus segera dilengkapi, seperti sarana dan prasarana, transportasi, serta akomodasi.
Untuk transportasi, masih ditemui permasalahan penyebrangan melalui jalur laut antara Aceh dan Sabang. “Kami berharap Komisi X DPR dapat segera menutup kekurangan itu. Kami juga berusaha menutupi itu,” ucapnya.
Selain itu, Irwandi meminta Komisi X DPR dapat memberikan solusi terhadap 43 mahasiswa asal Aceh yang terlantar di Turki. Mereka merupakan mantan penerima beasiswa dari lembaga Fethullah Gulen. Pasalnya, setelah peristiwa kudeta yang sempat dialami Turki, semua lembaga terkait dengan Fethullah Gulen dibekukan operasionalnya oleh pemerintah Turki atas perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Irwandi menuturkan pemerintah Aceh juga akan memberikan bantuan biaya pendidikan untuk sarjana mulai dari S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan jumlah yang cukup banyak. “Nah, untuk 43 mahasisa ini, kami minta Komisi X DPR dapat mencarikan solusinya,” katanya. (*)