Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IX DPR: NTT Butuh Terobosan Tekan Kematian Ibu dan Bayi
Jumat, 04 Agustus 2017
Komisi IX DPR: NTT Butuh Terobosan Tekan Kematian Ibu dan Bayi

“Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan program terobosan dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk segera menanggulanginya,” ujar anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andi Fauziah Pujiwatie Hatta. Hal ini dia ungkapkan setelah mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Johanes di Kota Kupang, NTT, dalam rangka kunjungan kerja reses, Senin, 31 Juli 2017.

Menurut Pujiwatie, selain faktor kondisi geografis dengan banyak pulau, kemiskinan dan kurangnya tenaga kesehatan di daerah-daerah serta tingkat kesadaran ibu hamil masih rendah menjadi penyebab tingginya tingkat kematian ibu dan bayi.

Hal lain yang memicu masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi di NTT, kata Pujiwatie, adalah gizi buruk. Padahal saat ini tidak terlalu susah mendapatkan makanan bergizi. Namun, karena daerahnya kering, mungkin sulit mendapatkan makanan sehat dengan kandungan cukup gizi. “Pemda harus mencari tahu potensi daerahnya sehingga masyarakatnya tidak susah lagi mencari bahan makanan sehingga kondisi gizi buruk bisa ditekan,” katanya.

Ia mengingatkan agar pemerintah pusat dan pemda tidak membuat program yang hanya sekali launching (diluncurkan), lalu tidak ada tindak lanjut. “Dulu pernah ada program penanaman pohon sukun yang berbuah sepanjang tahun dan jambu mete untuk menanggulangi gizi buruk. Seharusnya program itu dievaluasi efektivitasnya apakah memang sesuai dengan potensi daerah dan kebiasaan di masyarakat,” ucapnya.

Pujiwatie menuturkan Komisi IX akan mendorong Kementerian Kesehatan melakukan upaya promotif dan preventif dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. “Harus ada langkah-langkah khusus, bahkan spektakuler, yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan pemda NTT untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Ini sudah terjadi dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan signifikan,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA