Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VIII Dukung Penuh IAIN Palu menjadi UIN
Selasa, 08 Agustus 2017
Komisi VIII Dukung Penuh IAIN Palu menjadi UIN

Ketua tim Kunjungan Kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Noor Achmad menyatakan senang dan bangga melihat perkembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Selain infrastruktur, IAIN Palu memiliki 180 dosen, yang terdiri atas empat orang guru besar, 65 orang doktor, dan sisanya master, sehingga tidak ada lagi dosen yang berkualifikasi strata I atau S1.

“Melihat kondisi itu, Komisi VIII DPR tidak akan ragu-ragu mem-backup apa yang diinginkan IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN),” ujar Noor dalam pertemuan dengan rektor dan civitas akademika IAIN Palu, baru-baru ini.

Noor memberi catatan bila menjadi UIN, guru besarnya perlu ditambah. Saat ini, Komisi VIII sedang concern untuk pengembangan perguruan tinggi di Indonesia timur. Terkait dengan usulan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), menurut Noor, komisi meminta bila nanti ada UIII, jangan sampai mengkerdilkan atau membonsai pada UIN, STAIN, atau IAIN. “Justru perguruan-perguruan Islam itu harus diperkuat,” tuturnya.

Ditegaskan pula bila IAIN Palu merupakan bagian penting bagi perjuangan Komisi VIII untuk meningkatkan kualitas perhuruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Setelah ada perkembangan dengan disediakannya lahan 124 hektare, maka dalam periode DPR sekarang diharapkan sudah ada hasilnya.

Rektor IAIN Palu Zaenal Abidin menjelaskan, pihaknya mengutamakan infrastruktur, termasuk semua dosen memiliki kualitas bagus. Dengan demikian, tidak terlalu lama untuk mengubah menjadi UIN. “Pasti tim yang turun akan mengatakan IAIN Palu layak menjadi UIN,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini, di Indonesia Timur hanya ada satu UIN, yaitu UIN Alaudin. Padahal, di kawasan tersebut ada sembilan provinsi. Sedangkan di Jawa Timur ada dua UIN, di Sumatera hampir semuanya sudah ada UIN, dari Aceh, Medan, Palembang, Jambi, sampai Lampung. Karena itu, IAIN Palu ingin menjadi UIN yang kedua.  (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA