Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Didesak Segera Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Rabu, 09 Agustus 2017
Pemerintah Didesak Segera Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Terkait dengan semakin maraknya kejahatan, bahkan penyalahgunaan visa oleh warga negara asing, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, meninjau kembali kebijakan bebas visa, khususnya bagi warga negara Cina. Hal ini untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia.

Ditemui seusai pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku, Arsul mengatakan, saat ini, banyak penyalahgunaan izin berkunjung yang dilakukan warga negara asing karena adanya kebijakan bebas visa. “Negara tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap warga negra asing yang berkunjung ke Indonesia,” katanya di Maluku, Senin, 7 Agustus 2017.

Lebih lanjut, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini menegaskan kebijakan bebas visa bertujuan menambah devisa negara melalui kunjungan wisatawan. Namun kebijakan ini justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu. Karena itu, dia mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut. 

Terkait dengan kunjungan kerja Komisi III ke Maluku, Arsul menuturkan, kasus orang asing yang terjadi di sini adalah banyak nelayan negara asing yang melakukan illegal fishing dan menetap di Maluku. “Adanya penyalahgunaan izin berkunjung ini jelas sekali memberikan penegasan bahwa ada yang perlu kita evaluasi dari kebijakan bebas visa yang diberikan. Alih-alih untuk pemasukan devisa dari pariwisata, ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan. Justru kerugian yang kita lihat dari banyaknya kejahatan yang melibatkan warga negara asing yang sedang berkunjung ke negara kita,” ucapnya. 

Da mengatakan seharusnya masyarakat Indonesia juga mendapatkan hak dan perlakuan yang sama ketika berkunjung ke negara lain.Namun saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan berkunjung ke luar negeri, padahal pemerintah begitu bebasnya membuka kunjungan bagi warga negara asing.

Dengan banyaknya kejadian penyalahgunaan izin, bahkan banyak warga negara asing yang melakukan kejahatan, menurut Arsul, ini menjadi momentum untuk meninjau kembali kebijakan bebas visa. Hal ini akan membuat warga negara Indonesia terlindungi dengan baik. “Jadi saya kira penting sekali, apalagi ditemukan puluhan warga negara asing asal Cina melakukan kejahatan cyber. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita supaya pemerintah segera meninjau dan mengevaluasi kebijakan bebas visa untuk melindungi warga negara Indonesia,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA