Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Bagus
Rabu, 09 Agustus 2017
Aksi Intimidatif, Begini Seruan Ketua DPR RI

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan kuartal II 2017. Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,01 persen. Data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen. Indonesia berada di posisi tiga besar di kelompok negara G-20 bersama India (7,2 persen), dan Cina (6,6 persen) serta jauh di atas negara besar lain, seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), juga Jepang (1,2 persen).

“Kita perlu mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukkan di tengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh. Tak heran, jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) Setya Novanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 Agustus 2017.

Menurut Novanto, walau konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen, ini bukan hal yang buruk. Bank Indonesia melaporkan tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun. Artinya, kebijakan fiskal perekonomian 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat.

DPR mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk terus melanjutkan reformasi memperbaiki iklim bisnis, menumbuhkan investasi, serta meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Jika diperlukan, pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Setidaknya, sudah 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan terbukti memberikan efek positif dalam perekonomian nasional. “Saya juga mengimbau kalangan dunia usaha agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja yang akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Jika ada regulasi maupun hal lainnya yang dirasa tak bisa menopang dunia usaha, DPR siap menampung aspirasi dan mencari solusi,” ucapnya.

Novanto juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan DPR sebesar Rp 60 triliun bisa segera disalurkan ke sekitar 75 ribu desa. Setiap desa rata-rata akan mendapat Rp 1 miliar. “Melalui penggunaan yang tepat dan cermat serta diawasi semua kalangan masyarakat di desa, saya yakin dana ini akan mampu menggerakan roda perekonomian desa yang akhirnya meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat,” katanya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA