Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI. Tidak saja dari sisi pelayanan kepada masyarakat, BPBD Papua Barat juga telah melengkapi diri dengan peta bencana.
Ditemui di Manokwari, Papua Barat, Selasa, 3 Mei 2016, Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang mengakui, BPBD Papua Barat telah menyiapkan segalanya terhadap ancaman bencana alam yang mungkin terjadi termasuk sosialisasi kepada masyarakatnya. "Kesiapan BPBD Papua Barat dalam mengantisipasi kemungkinan bencana sangat baik. Mereka mampu melihat bencana-bencana yang akan datang karena telah memiliki peta bencana. Inilah yang diharapkan dari BPBD di seluruh Indonesia," ujarnya.
Yang kini belum dimiliki BPBD Papua Barat adalah pemecah ombak. Pemerintah pusat, kata Samsu, perlu segera membantu BPBD Papua Barat untuk hal ini. Bantuan tersebut dipandang sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Papua Barat. Pemecah ombak yang ada di Manokwari sudah rusak dan perlu segera diperbaiki.
"Kalau sudah diperbaiki berarti sektor ekonomi bisa dipacu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Dan penting membangun sinergitas antara BPBD kabupaten, provinsi, dan pusat dalam penanggulangan bencana untuk mendukung program pemerintah di bidang infrastruktur," ucap Samsu.
Samsu menilai Kepala BPBD Papua Barat sudah menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Bahkan, Kepala BPBD Papua Barat juga sangat kreatif dan energik dalam bekerja. "Kami dari Komisi VIII sudah melihat kondisi objektif di Papua Barat. Sosialisasi yang dilakukan selama ini, baik kepada seluruh BPBD kabupaten maupun masyarakat cukup bagus,” katanya. (*)