Tempo.Co

KOMENTAR+

Legislator Harapkan Pemerataan Pembangunan di Bali
Kamis, 10 Agustus 2017
Kebijakan pembangunan pemerintah jangan hanya terpusat di wilayah Bali selatan.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Gde Sumarjaya Linggih mengatakan kebijakan pembangunan yang selama ini mengejar pertumbuhan hendaknya dibarengi pemerataan dan jangan hanya terpusat di wilayah Bali selatan serta mengabaikan kabupaten lainnya. Hal itu diungkapkannya saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Direksi Badan Usaha Milik Negara dari Garuda Indonesia, Angkasa Pura I, juga Pelindo III di Hotel Inna Kuta, Bali, Selasa, 8 Agustus 2017.

"Kebijakan pemerintah daerah lewat moratorium pembangunan hotel di Bali selatan hendaknya dijadikan dasar bahwa carrying capacity di Denpasar atau Badung sudah cukup padat," ujarnya.

Politikus asal daerah pemilihan Bali ini mengatakan kesalahan pembangunan semasa Orde Baru yang hanya mengandalkan pertumbuhan, namun mengabaikan pemerataan. Karena itu, perlu segera dijadikan evaluasi para pengambil kebijakan. "Jika terus mengejar pertumbuhan ekonomi, tentunya akan melahirkan inflasi dan harga-harga barang turut melonjak," ucapnya.

Dia mempertanyakan apakah hal itu mampu diikuti dengan pendapatan masyarakat. Kalau tidak mampu, hal itu akan menjadi bentuk kemiskinan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, para pengusaha atau konglomerat yang bakal bertahan mengambil peranan. Sebaliknya, masyarakat setempat atau lokal tersingkir.

"Apa yang terjadi? Mereka menjual rumah dan tanahnya. Sebab, itu yang paling gampang untuk bermigrasi ke daerah lain. Itulah yang disebut marginalisasi masyarakat setempat," katanya.

Menurut dia, itulah akibat tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah yang sudah cukup padat dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan, seperti Bali selatan. Belum lagi, masalah migrasi masyarakat serta perbedaan masyarakat antara kaya dan miskin semakin melebar.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah Bali lainnya, seperti Karangasem di Bali timur, Buleleng, serta Banglidi di Bali utara. "Harus ditentukan skala prioritasnya. Mana yang segera dibangun, apakah daerah-daerah timur, utara atau barat. Terpenting adalah pemerataan pembangunan," tuturnya.(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA