Tempo.Co

KOMENTAR+

Johnson: Wajar GIZ Nilai DPR Paling Transparan
Jumat, 11 Agustus 2017
Keterbukaan tidak hanya dalam hal pengelolaan anggaran, tapi juga semua kegiatan di DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-Asean versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri dan menandakan bahwa proses demokrasi di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lembaga yang kurang transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk menegaskan Dewan selalu terbuka dalam menyelenggarakan rapat-rapat yang membahas perencanaan keuangan. Sehingga wajar GIZ menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif yang paling transparan dalam fungsi budgeting se-Asean. “Kita di peringkat pertama dalam transparansi. Sebab, dalam prosesnya, kita selalu menjalankan peraturan. Keterbukaan kita tidak hanya pengelolaan anggaran, seluruh kegiatan di DPR selalu terbuka. Ini yang berbeda dengan parlemen di negara lain,” ujarnya dalam acara Dialektika Demokrasi, Kamis, 10 Agustus 2017.

Johnson menjelaskan, keterbukaan DPR terlihat sejak awal-awal ingin menyusun undang-undang. DPR selalu menghimpun masyarakat sejak proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Sejak penyusunan Prolegnas hingga penyusunan dan pengesahan, kita selalu terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi,” ucapnya.

Melihat capaian ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini alam demokrasi Indonesia telah masuk capaian yang hebat sehingga hal ini harus diteruskan. “Dari sisi performance-nya demokrasi, kita hargai Indonesia memasuki fase yang hebat,” tuturnya.

Hal ini pun menepis tudingan publik yang menilai DPR sebagai lembaga yang kurang transparan. Karena itu, penilaian obyektif sebagaimana yang dilakukan GIZ ini patut diapresiasi agar demokrasi yang berlangsung tidak digiring melalui opini dan asumsi publik yang tidak benar. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA