Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VI Desak BUMN Dukung Program Pemprov
Jumat, 11 Agustus 2017
Banyak persoalan yang menghambat kemajuan Sulawesi Utara karena BUMN kurang bersinergi dengan pemerintah setempat.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bowo Sidik Pangarso (Fraksi Partai Golkar) mengatakan banyak persoalan yang menghambat kemajuan Sulawesi Utara karena badan usaha milik negara (BUMN) kurang bersinergi dengan pemerintah setempat. Karena itu, dia mendesak berbagai BUMN di daerah ikut mendukung program pemerintah provinsi.

"DPR mendukung program Pemprov Sulawesi Utara, khususnya di bidang pariwisata, yang akan mendatangkan 10 ribu turis. Sehingga harus menyediakan fasilitas airport yang betul-betul mendukung. Karena itu, kami akan minta BUMN Angkasa Pura I merealisasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan rencana tersebut," ujarnya dalam pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VI DPR dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey beserta jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM di kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu, 9 Agustus 2017.

Sebelumnya, Olly Dondokambey mengatakan target yang diajukan pemerintah mengenai masuknya 10 ribu turis ke Sulawesi Utara mengalami beberapa kendala. Salah satunya disebabkan sistem imigrasi yang kesiapannya belum sesuai dengan standar. “Ada penerbangan datang pukul 06.00, tapi petugas baru datang pukul 08.00. Sehingga turis internasional harus menunggu dua jam. Dari awal pelayanan ini sudah tidak memenuhi," ucapnya.

Dia menjelaskan, keadaan ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dan ketidaktersediaan ruang istirahat untuk petugas. Olly juga mengeluhkan seringnya pemadaman listrik di wilayahnya. “Bagaimana kita mau dorong UMKM kalau listrik masih sering mati? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt, tapi tetap masih terdapat kekurangan suplai listrik di beberapa tempat,” katanya.

Keluhan ini langsung disampaikan anggota Komisi VI, Vanda Sarundajang (Fraksi PDI Perjuangan) dalam pertemuan selanjutnya dengan BUMN Sulawesi Utara, yang dihadiri PLN, Pertamina, dan Bulog. "Selama ini masih belum tergambar, tidak disebutkan benar-benar kendalanya apa, maintenance-nya kah, mesin-mesin yang usang dari zaman Belanda atau genset, atau apa yang seharusnya diganti. Perlu solusi nyata. Sebab, setiap kami datang ke masyarakat, selalu ujung-ujungnya permasalahan tentang PLN," ujar politikus yang merupakan anggota Dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Utara ini.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah membantu mengirimkan kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Karadeniz Powership Zeynep Sultan berkapasitas 120 MW milik Turki untuk mendukung listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Namun di kemudian hari ternyata pemadaman listrik masih terjadi.

"Jadi mohon perhatian PLN jangan selalu menyalahkan faktor luar, seperti pohon tumbang dan angin ribut, dalam masalah ini. Kalau perlu, semua duduk bersama untuk menemukan permasalahan dan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan," ucap Vanda. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA