Tempo.Co

KOMENTAR+

Harapan DPR ke Pemerintah di APBN 2018
Rabu, 16 Agustus 2017
Harapan DPR ke Pemerintah di APBN 2018

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan I tahun 2017-2018 dalam rangka penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu, 16 Agustus 2017. Rapat paripurna memiliki dua agenda, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2017-2018 dan pidato Presiden sebagai pengantar atas RUU tentang APBN TA 2018 dan nota keuangan.

"Kita patut bersyukur bahwa hingga saat ini telah banyak pencapaian yang kita raih dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh membuat kita berpuas diri," kata Wakil Ketua DPR sekaligus pemimpin rapat, Fadli Zon, saat membuka masa persidangan.

Karena itu, kata Fadli, pimpinan DPR mendukung sepenuhnya tema yang dipilih pemerintah untuk merayakan hari kemerdekaan tahun ini, yaitu "Indonesia Kerja Bersama". Dewan berharap hal ini dapat merepresentasikan semangat gotong royong yang dimiliki bangsa untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

DPR mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2017 sebesar 5,01 persen, tumbuh lebih rendah dibanding kuartal yang sama pada 2016, yakni 5,18 persen. Perlambatan konsumsi rumah tangga menyumbang penurunan pertumbuhan kuartal kedua 2017. "Kondisi ini perlu diwaspadai pemerintah dalam menyusun kebijakan sehingga kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional tetap terjaga," ujarnya.

Alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, yang sangat gencar saat ini, kata Fadli, harus segera dilakukan. Sehingga diharapkan ketergantungan anggaran infrastruktur dari APBN berkurang dan dapat dialokasikan untuk program yang mampu menstimulus sisi konsumsi dan produksi. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama perekonomian dapat terjaga, tapi keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan ekonomi baru dari sisi investasi juga dapat terwujud.

Selain alternatif pembiayaan infrastruktur, pemerintah harus mampu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur mana yang mampu menstimulus roda perekonomian. Sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun dapat langsung dirasakan masyarakat dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

APBN 2018 diharapkan dapat mengakselerasi perekonomian nasional sehingga Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi berbagai macam perubahan, baik yang disebabkan faktor global maupun dalam negeri.

Pengelolaan utang juga harus dapat perhatian agar di kemudian hari tidak membebani Indonesia. Meskipun rasio utang Indonesia terhadap PDB masih berada dalam kisaran yang aman, pemerintah wajib mewaspadai komposisi kepemilikan surat utang negara dan obligasi oleh asing agar tidak mengganggu kestabilan nilai tukar rupiah pada saat jatuh tempo.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah alokasi dana desa. Meskipun telah mengalami peningkatan signifikan, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan, antara lain masih maraknya penyimpangan dan lambannya penyerapan karena tumpang tindihnya aturan. "Karena itu, Dewan mengimbau agar pemerintah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam mengalokasikan dana desa serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk kepentingan masyarakat luas," ucap Fadli. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA