Tempo.Co

KOMENTAR+

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
Senin, 21 Agustus 2017
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM

Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 beserta nota keuangannya.

 

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pemerintah pada 2017 dan tahun-tahun seterusnya, namun dalam implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal oleh para pembantu presiden.

 

Dia mencontohkan anggaran yang sangat minim pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bersinggungan langsung pada sektor tersebut. “Ada celah bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menerjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini,” katanya setelah mengikuti Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.

 

Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro serta memeratakan pembangunan tidak diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak. “Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai. Anggarannya sangat kecil sekali,” tuturnya.

 

Dia menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi bisa lebih maju sehingga mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi untuk menjadi tulang punggung perekonomian. Namun, kata Teguh, justru muncul wacana dibentuknya badan usaha milik desa (BUMDes) di desa. "Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi. Kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita dari dulu sudah menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian,” ujarnya.

 

Hal ini yang menurut politikus daerah pemilihan Jawa Tengah itu, antara keinginan dengan langkah yang ditempuh masih belum sejalan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA