Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi IX DPR: Tenaga Kesehatan Jemaah Haji Perlu Ditambah
Selasa, 22 Agustus 2017
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mendesak pemerintah menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah haji.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat. “Pada 2017, jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi mencapai 65 persen. Satu kloter yang berangkat itu 450 peserta, sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat. Itu sangat sangat kurang,” ujar  Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena usai meninjau Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jawa Timur, Senin, 21 Agustus 2017.

Menurut Ermalena, semakin meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi perlu didukung dengan deteksi dini kepada setiap calon jemaah yang akan diberangkatkan sebagai upaya peventif. “Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jemaah haji. Diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani. Dia menegaskan pentingnya penambahan tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jemaah haji seiring dengan meningkatnya jemaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi. “Kami akan terus meminta pemerintah menambah tenaga kesehatan untuk mendampingi peserta jemaah haji yang ingin berangkat," ucapnya. 

Selain memberikan pendampingan tenaga kesehatan, Irma meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) menyampaikan aturan dan tata cara menjalankan ibadah haji. “Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jemaah haji, seperti penggunaan fasilitas umum. Sebab, ditemukan banyak jemaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele, tapi ini penting. Toilet yang kotor kan juga sumber penyakit,” tuturnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Irma adalah katering untuk jemaah haji yang sering basi. Irma meminta pemerintah membuat sanksi tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang. “Dengan cuaca ekstrem di sana, mereka kan butuh asupan makan. Kalau basi bagaimana? Kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera. Sanksi tegas, ya, bukan sanksi administrasi,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA