Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi XI Dorong Pembangunan Infrastruktur di Mentawai
Kamis, 24 Agustus 2017
Komisi XI Ingin Ada Roadmap Pembangunan Mentawai

Dilihat dari data indikator makro ekonomi, Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk daerah tertinggal. Untuk memberikan perubahan, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk bersama-sama memikirkan pembangunan infrastruktur Mentawai.

“Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur, Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya,” ucap Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR Marwan Cik Asan saat pertemuan dengan Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan di Kantor Bank Indonesia Padang, Sumatera Barat, Selasa, 22 Agustus 2017.

Menurut Marwan, kunci pembangunan adalah infrastruktur jalan. “Jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 kilometer membutuhkan anggaran setidaknya Rp 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan,” katanya.

Dalam perspektif Marwan, Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki resources cukup besar, baik dari sisi anggaran maupun potensi sumber daya manusia. "Kehadiran Bank Indonesia di daerah tidak sekadar membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi, tapi diharapkan memberi input yang strategis bagi pemerintah daerah agar dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Mentawai,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Nasrul menyatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai telah dilaporkan ke pemerintah pusat. “Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI ke Sumatera Barat ini dapat membantu langkah percepatan pembangunan Mentawai,” katanya.

Menanggapi pernyataan Nasrul, Marwan menegaskan komitmen DPR sebagai wakil rakyat mewakili rakyat seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Mentawai. “Kami akan memperjuangkan ini agar segera terealisasi,” tutur Marwan. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA