Tempo.Co

KOMENTAR+

Ketua DPR RI Dorong Polri Bongkar Pemesan Sindikat Saracen
Kamis, 24 Agustus 2017
Respons Ketua DPR RI dalam Konflik Suriah

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap tiga orang yang diduga anggota kelompok Saracen, Rabu, 23 Agustus 2017. Ini sebuah sindikat penyebar isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sindikat seperti Saracen ini dengan teganya menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) hingga berita hoax.” Saya sungguh tidak habis pikir, ada orang-orang yang tega mencari nafkah dengan melakukan tindakan keji seperti ini,” ujar Ketua DPR RI Setya Novanto di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.

Setya Novanto menyatakan harapannya agar pihak kepolisian tidak hanya berhenti pada pembongkaran sindikat Saracen saja. Menurutnya, pihak yang memesan berita hoax dan fitnah ke Saracen juga perlu dibongkar. “Tak hanya itu, kepolisian juga bisa memperluas proses penegakan hukum dengan mencari tau dan membongkar kemungkinan adanya sindikat lain yang melakukan kegiatan seperti Saracen,” ucap Setya.

Diungkapkan Setya, sejak dirinya aktif di media sosial melalui Twitter, Facebook, dan Instagram, dia mengamati dengan mudahnya fitnah dan berita hoax disebarkan melalui media sosial. Bahkan tak jarang juga melalui aplikasi Whatsapp maupuan pesan instan lainnya. “Dengan judul yang provokatif telah menggiring si pembaca kepada opini yang negatif. Tindakan seperti ini bisa merusak nama baik seseorang ataupun lembaga. Bahkan tak jarang juga menimbulkan ketakutan, keresahan, serta membuat suasana tidak harmonis di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dengan terbongkarnya sindikat seperti ini, Setya berharap masyarakat menjadi lebih bijaksana menggunakan media social, terutama dalam menerima informasi yang viral namun tidak jelas sumber beritanya.

Dikatakan, media sosial yang kini sudah menjadi kebutuhan hidup, seyogyanya bisa dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya sebagai tempat berbagi informasi yang berguna dan mencerdaskan. Bukan lantas menjadi tempat menyebarkan fitnah dan propaganda. “Saya pribadi menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram untuk berbagi informasi seputar kegiatan saya di DPR RI maupun di luar DPR RI. Saya juga mengikuti berbagai postingan para sahabat netizen lainnya, banyak yang berbagi konten kegiatan positif. Ini yang harus terus kita sebarkan,” ujar Setya.

Setya meminta masyarakat bisa proaktif melaporkan berbagai situs yang diindikasikan memuat fitnah maupun berita hoax kepada DPR RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun ke kepolisian. DPR RI bersama pemerintah telah membuat beberapa payung hukum untuk menjerat para penyebar fitnah dan berita hoax, antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bangsa kita sejak dulu terkenal dengan kesopansantunan dan kesusilaan yang tinggi, bangsa yang ramah dengan budaya yang adi luhung. Membuat dan menyebarkan fitnah maupun berita hoax bukanlah sifat bangsa kita.

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA