Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VI Minta Negara Jamin Kesejahteraan Rakyat
Jumat, 25 Agustus 2017
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 harus disusun berdasarkan kebutuhan rakyat. Beberapa aspek didorong agar RAPBN 2018 tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, anggaran harus melihat kebutuhan dan kondisi masyarakat agar kesejahteraan tidak hanya sebatas di atas kertas. Pembangunan harus memperhatikan sosial budaya penduduk.

Hal ini dipaparkan anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adisatrya Suryo Sulisto, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap pokok-pokok RAPBN 2018 beserta nota keuangannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017. Ia meminta pemerintah memastikan neraca ekspor dan impor berada dalam kondisi surplus sehingga lapangan kerja baru dapat tercipta dan dengan sendirinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Menciptakan lapangan kerja baru agar daya beli meningkat,” tuturnya.

Adisatrya juga mendesak pemerintah mencermati pasar uang terkait dengan suku bunga. Terkait dengan harga minyak, pemerintah didorong menciptakan kemandirian minyak dan gas nasional. “Pemerintah perlu mencermati harga minyak dunia secara hati-hati agar mampu mendorong kemandirian migas nasional,” katanya.

Dengan semangat kemerdekaan ke-72, kata Adisatrya, harus dijadikan alasan untuk mampu menghadirkan RAPBN 2018 yang berkualitas dalam menciptakan kekokohan berbangsa dan bernegara. “Merdeka adalah saat negara mampu menghadirkan pekerjaan tetap bagi masyarakatnya. Kemerdekaan jadi momentum perkuat amalan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Merdeka berarti negara hadir menyediakan pekerjaan tetap,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA