Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Sayangkan Penyegelan Gula Petani di Cirebon
Minggu, 27 Agustus 2017
Kementerian Perdagangan diminta meninjau kembali penyegelan gula petani Cirebon.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyayangkan adanya penyegelan yang dilakukan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap ribuan ton gula milik petani Cirebon dengan dalih tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).

''Petani gula saat ini sedang terpuruk, malah kini gulanya disegel. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga pula,'' ujar Dave saat berdialog dengan para petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat dan seluruh Ketua APTRI Cabang Cirebon di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Cirebon, Sabtu, 26 Agustus 2017.

Dalam dialognya, para petani mengatakan penyegelan sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Penyegelan oleh Kemendag, menurut para petani, dilakukan sebelum pengambilan sampel sebagai bahan uji laboratorium.

“Ada baiknya Kemendag meninjau kembali penyegelan gula petani itu. Biar para petani itu tidak dirugikan, uji saja gula itu di BPOM. Mereka itu petani yang sudah bertahun-tahun menjual hasil produksinya dan tidak pernah ada masalah. Mengapa baru sekarang dikatakan tidak layak konsumsi?” kata Dave Laksono yang juga Anggota Komisi I DPR dari daerah pemilihan Cirebon itu.

Yang aneh, kata Dave Laksono, menurut penuturan para petani tebu, justru di saat bersamaan, gula rafinasi impor yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman (mamin), ternyata malah ditemukan beredar di pasaran. “Ini yang justru membingungkan, gula petani disegel, gula impor malah beredar,” katanya.

Pihaknya pun berjanji akan membawa permasalahan ini ke komisi DPR yang terkait membahas masalah ini. “Saya memang ada di Komisi I DPR yang secara spesifik tidak berkaitan dengan persoalan ini, tapi ketika berbicara hajat hidup orang banyak, tentu sebagai anggota DPR saya punya kewajiban untuk mendorong agar persoalan para petani ini bisa diselesaikan, apalagi ini menyangkut konstituen saya. Saya akan coba dorong Fraksi Partai Golkar di DPR, khususnya teman-teman yang ada di Komisi VI DPR, untuk menyikapi persoalan ini secara serius,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Dave Laksono juga meminta pemerintah untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, selama ini masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

Dave Laksono menilai sosialisasi KUR yang dilakukan pemerintah masih lemah. Ia melihat permasalahannya ada pada sosialisasi yang belum masif. Terutama, menyangkut mekanisme pengajuan dan persyaratan administrasi. “Untuk buat NPWP saja, para petani sudah kesulitan, ini bukti masih lemahnya sosialisasi program KUR,” ujarnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA