Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VIII DPR Awasi Implementasi PKH
Selasa, 29 Agustus 2017
Komisi VIII DPR Awasi Implementasi PKH

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, untuk melihat implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kunjungan itu, anggota Komisi VIII DPR, Hamka Haq, menegaskan PKH harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Tujuan PKH adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, yakni mengubah perilaku dan kecakapan SDM (Sumber Daya Manusia)," kata Hamka, Senin, 28 Agustus 2017. 

 Hamka mengatakan kunjungan ini bertujuan mengetahui penyaluran PKH yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaannya optimal. "Kami ingin mengetahui penyaluran PKH yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lewat kepala dinas provinsi dan kota," ujarnya. 

PKH diharapkan dapat tersalurkan dengan baik sampai ditingkat keluarga. Selain itu, Komisi VIII berkesempatan mengunjungi e-warong yang berada di Semarang, yang didanai PKH.

Hamka berharap pembangunan e-warong dapat ditingkatkan demi menambah kesejahteraan masyarakat di daerah. Saat ini, sudah ada 56 e-warong di Indonesia dan rencananya tahun depan akan diperbanyak lagi. “Tahun ini, akan dibentuk 56 e-warong se-Indonesia. Tahun depan meningkat menjadi 100. Mudah-mudahan e-warung menjadi lebih berkembang lagi,” ucapnya.

Selain itu, Hamka menyoroti banyaknya kartu yang digunakan dalam proses pembayaran e-warong sehingga hal ini sedikit menyulitkan transaksi. Karena itu, ia meminta agar dilakukan sinergi dalam satu kartu. "Pemerintah punya rencana menyatukan macam-macam kartu menjadi cukup satu kartu saja. Jadi semoga dapat terwujud," tuturnya. 

Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tommy Yarmawan mengapresiasi langkah kunjungan Komisi VIII ke jawa Tengah. Ia berharap akan terus menjalin sinergi dengan DPR sebagai upaya menjalankan programnya. "Kami berharap terus membangun sinergi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya. (*) 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA