Tempo.Co

KOMENTAR+

Peran Aktif DPR Kawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Selasa, 29 Agustus 2017
Peran Aktif DPR Kawal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam forum group discussion (FGD) sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development, mengemuka peran penting parlemen mengawal Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif parlemen.

World Parliamentary Forum on Sustainable Development dihadiri sejumlah kementerian atau lembaga terkait di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2017. FGD dilakukan untuk menerima masukan-masukan dari stakeholder terkait dengan pelaksanaan World Parliamentary Forum yang akan diselenggarakan pada 6-7 September.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sidang yang akan dihadiri 45 negara dari seluruh benua ini menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR. Sebab, komitmen bersama tujuan pembangunan berkelanjutan itu atas inisiasi DPR. Hal ini akan menjadi kali pertama ajang berkumpulnya seluruh delegasi membahas progres agenda 2030 tersebut.

Nurhayati menjelaskan, sidang akan terbagi dalam tiga sesi pembahasan. Pertama, leave no one behind. Sesi ini akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, mengangkat topik ending violence sustaining peace. Bagaimana peran parlemen mencegah timbulnya aksi kekerasan serta menciptakan perdamaian. Ketiga, membahas mengenai SDG’s dan climate action, yakni melihat aksi nyata parlemen menindaklanjuti Paris Agreement.

Menurut Nurhayati, nantinya outcome dari sidang di Bali akan menghasilkan Bali Declaration dan harapannya World Parliamentary Forum terus berlanjut sebagai legacy dari Indonesia. “Kesuksesan acara ini menjadi penting karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR mendukung pemerintah mencapai agenda 2030,” tuturnya.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Salman Al Farisi mengapresiasi diadakannya forum ini. Menurut Salman, sebagai pemilik political push di berbagai bidang, parlemen berperan penting mendorong pemerintah melaksanakan SDG’s. Selain itu, diplomasi parlemen mendongkrak  pelaksanaan SDG’s akan membangun kemitraan internasional.

Salman juga meminta agar DPR aktif menyuarakan Indonesia dalam pemilihan dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2018. Salman menyatakan forum tersebut tepat untuk mempromosikan Indonesia. “Pertemuan di Bali menjadi salah satu upaya kampanye agar Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap keamanan PBB,” ucapnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA