Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dari Daerah
Senin, 28 Agustus 2017
DPR percaya bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia hanya dapat dicapai dengan mempercepat proses pembangunan di semua daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto mengatakan dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah, DPR berpedoman serta berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Salah satunya melalui alokasi dana desa pada 2017 sebesar Rp 60 triliun atau meningkat 188,93 persen dibanding 2015 yang merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa,” ujar Ketua DPR ketika menyampaikan pidato dalam rapat parpurna DPR menyambut hari jadi ke-72 DPR, Selasa, 29 Agustus 2017.

Upaya lain adalah peningkatan porsi alokasi transfer ke daerah dalam anggaran belanja negara. Sejak 2015, lanjut Novanto, rata-rata porsi alokasi transfer ke daerah mencapai 36,32 persen setiap tahunnya. Angka ini meningkat signifikan dibanding lima tahun lalu, yakni 32,09 persen. Pilihan politik anggaran ini didasarkan pada keyakinan DPR bahwa percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia hanya dapat dicapai dengan mempercepat proses pembangunan di semua daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Menurut Setya, dalam setiap pembahasan anggaran negara, DPR juga tetap memperhatikan pertimbangan yang disampaikan  Dewan Perwakilan Daerah melalui Badan Anggaran. Selain itu, DPR diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan pelaksanaan keuangan negara di kementerian atau lembaga sehingga tercipta check and balancesterhadap keuangan negara.

Setya juga menyatakan DPR sudah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015. Selain itu, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016, RUU tentang APBN Perubahan 2017 dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018 serta Rencana Kerja Pemerintah 2018. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA