Tempo.Co

KOMENTAR+

Masyarakat Sambut Baik World Parliamentary Forum di Bali
Kamis, 07 September 2017
Parlemen di Indonesia dan negara-negara lain memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) menyambut baik penyelenggaraan World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua Bali pada 6-7 September 2017. Pertemuan yang secara khusus membahas tentang SDGs ini merupakan inisiatif dari Parlemen Indonesia dan menjadi pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) Sugeng Bahagijo menyatakan dengan kewenangan yang dimiliki, parlemen di Indonesia dan negara-negara lain memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Ada dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif. Pertama, mengatasi defisit pendanaan. Kedua, mengatasi defisit kualitas pemerintah (quality of government), yaitu pemerintah yang nondiskriminatif, yang melindungi semua, termasuk kelompok minoritas serta kelompok rentan. Kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif sangat  diperlukan untuk menyampaikan tujuan serta target SDGs.

Setiap tahun dibutuhkan total dana US$ 7-8 triliun untuk mencapai SDGs, sedangkan dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya mencapai US$ 1 triliun. Negara-negara berkembang dan miskin diketahui memiliki kapasitas serta kualitas yang rendah,termasuk tindakan-tindakan diskriminatif juga intoleran terhadap kelompok minoritas.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan pertemuan di Nusa Dua harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global. “Parlemen juga harus berkomitmen melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari ini yang dituangkan dalam Bali Declaration,” ucapnya.

Manurut Direktur Eksekutif Institute KAPAL Perempuan Misiyah, isu gender menjadi isu bersama berbagai negara di antara isu-isu penting lainnya, yakni perdamaian, penghapusan kemiskinan, juga lingkungan hidup. Di sinilah, parlemen dituntut untuk bersungguh-sungguh memastikan kebijakan-kebijakan serta penganggaran yang mengutamakan gender di semua tujuan SDGs, inklusif, dan memberikan afirmasi  untuk memastikan bahwa semua orang menikmati hasil pembangunan.

Senior Program Officer SDGs INFID Hamong Santono menjelaskan, dua langkah yang harus dilakukan Parlemen Indonesia. Pertama, parlemen bersama dengan pemerintah perlu menghitung pendanaan untuk mencapai sebagian atau semua target SDGs selama 13 tahun ke depan hingga 2030. Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia, khususnya terorisme, konflik, juga pemerintahan yang terbuka sesuai tujuan 16 SDGs.  (*)                

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA