Tempo.Co

KOMENTAR+

Hetifah Ingatkan Pemerintah Perhatikan Tenaga Honorer
Kamis, 07 September 2017
Pemerintah harus siap mengatasi lonjakan peminat calon pegawai negeri sipil.

Rabu, 6 September 2017, sejumlah kementerian dan lembaga membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) gelombang kedua. Pendaftaran berlangsung hingga 25 September 2017. Sebelumnya, lowongan CPNS gelombang pertama dibuka pada 1-31 Agustus 2017.

Kali ini lowongan dibuka untuk mengisi sejumlah jabatan di 60 kementerian atau lembaga dan satu di pemerintah provinsi (Kalimantan Utara). Di kementerian atau lembaga, terdapat 17.428 lowongan, sedangkan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibuka 500 lowongan sehingga total ada 17.928 lowongan CPNS.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hetifah Sjaifudian, mengatakan pemerintah harus siap mengatasi lonjakan peminat agar para peserta tidak kesulitan mendaftar melalui situs. “Hingga saat ini, banyak peserta yang kesulitan mendaftar karena situs tidak bisa diakses,” katanya.

Khusus untuk penerimaan CPNS di Provinsi Kalimantan Utara, Hetifah bersyukur lowongan tersebut akhirnya dibuka, tapi jumlah jabatan masih kurang. Mengingat Kalimantan Utara merupakan provinsi baru.

“Tahun lalu, saja kebutuhan pegawai Kalimantan Utara mencapai 2.064 orang, sudah mengunggah 5.164 kebutuhan formasi ke situs e-formasi Kemenpan-RB. Tapi yang disetujui hanya 500 jabatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan ketidakjelasan status mereka hingga sekarang. “Dalam persyaratan lowongan CPNS sekarang, banyak tenaga honorer yang terkendala usia. Dulu, maksimal usia pendaftaran untuk kualifikasi pendidikan S1 adalah 35 tahun, tapi sekarang hampir di semua instansi pemerintah yang membuka lowongan diturunkan menjadi 27-33 tahun. Tentu ini menutup peluang mereka untuk menjadi PNS. Padahal, untuk beberapa jenis pekerjaan, seperti pendidikan dan kesehatan, pengalaman justru diperlukan.” ucapnya. 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA