Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi V Lakukan Peletakan Batu Pertama Bandara Abreso
Selasa, 12 September 2017
Komisi V Lakukan Peletakan Batu Pertama Bandara Abreso

Mengingat sering kali terkendala dalam masalah take off dan landing pesawat di Bandar Udara (Bandara) Rendani Manokwari, Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat Manokwari Selatan, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap, ada pembangunan bandara baru sebagai alternatif. Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Manokwari Selatan Michael Wattimena.

“Seperti yang kita alami tadi, ketika tidak bisa landing di Bandara Rendani, semua penerbangan diarahkan ke bandara yang ada di Sorong atau Biak. Sementara hal itu membutuhkan waktu panjang,” katanya setelah melakukan peletakan batu pertama rencana pembangunan Bandara Abreso, di Manokwari Selatan, Papua Barat, Jumat, 8 September 2017.

Menurutnya dia, adanya pembangunan yang diinisiasi Pemda Manokwari Selatan melalui Bupatinya, dapat menjadi alternatif paling sejuk. Mengingat jarak tempuh dari Rendani Manokwari ke Abreso Manokwari Selatan tidak lebih dari lima belas menit. Bandara tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi bisa mengurai terjadinya penumpukan penumpang di bandara yang telah ada sebelumnya, yakni Bandara Rendani Kabupaten Manokwari.

“Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama oleh anggota DPR RI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Manokwari Selatan, serta tokoh adat yang telah memberikan tanahnya untuk pembangunan bandara, dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ucapnya.

Masyarakat dan Pemda berharap agar pembangunan Bandara Abreso dapat dilakukan secepat mungkin. Michael mengatakan tetapi soal limitasi waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian akan tergantung pada alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat.

“Kami juga sempat mengunjungi Pelabuhan Laut Oransbari. Dari sisi pelabuhan maupun area pelabuhan itu sendiri, minimal sudah dapat memenuhi bongkar-muat kapal yang nantinya akan diarahkan ke Manokwari Selatan. Hanya ada persoalan aksesbilitas jalan menuju pelabuhan laut. Dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan dan pelebaran akses jalan,” katanya.

Terkait dengan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Michael menyatakan jalan yang ada sudah relatif baik. Hanya dari aspek kelebaran jalan, ukurannya masih jalan kabupaten, yaitu empat meter. Sementara persyaratan untuk memenuhi jalan nasional harus memiliki lebar enam meter.

“Harapan ke depan setelah kami kembali dari kunjungan ini, akan ada perubahan-perubahan yang didapatkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan,” ujar politisi F-Demokrat itu.

Bupati Manokwari Selatan Markus Waran juga sempat menjelaskan pembangunan bandara di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan inisiatif pemerintah daerah, untuk menjawab kesenjangan konektivitas antarwilayah di Manokwari Raya. Karena Kabupaten Manokwari Selatan terletak di antara kabupaten atau kota yang ada di Manokwari Raya.

“Dari Bintuni, Pegunungan Arfak, dan Wondama, menuju Ibu Kota Provinsi Manokwari akan melewati Kabupaten Manokwari Selatan. Sehingga kami berharap dengan adanya beberapa infrastruktur yang akan kami bangun, terutama bandara, bisa menjawab kebutuhan dan kesenjangan yang selama ini terjadi,” tuturnya.(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA