Tempo.Co

KOMENTAR+

Anggaran Pembangunan Kerakyatan dari Cipta Karya Disetujui DPR
Senin, 18 September 2017
Anggaran Pembangunan Kerakyatan dari Cipta Karya Disetujui DPR

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendukung pengajuan anggaran yang disampaikan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam rincian anggaran untuk fungsi dan program unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan DIrjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Gedung DPR Senayan, Senin 18 September 2017, Neng mengatakan usulan anggaran ini disetujui karena saat ini progress pembangunan Indonesia sedang dikejar target terutama untuk peningkatan pembangunan masyarakat atau kerakyatan di desa.

Dalam rapat itu, Sri Hartoyo menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang akan dilakukan pada program anggaran tahun 2018. Dengan anggaran dana sekitar Rp 3.265,4 miliar, pembangunan dilakukan untuk Sanimas di 213 lokasi, TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) 3R (reduce, reuse, recycle) di 95 lokasi, program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di 11.067 kelurahan, PISEW di 800 kecamatan, dan Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) di 5000 desa.

Menurut Neng, yang kaitannya dengan pengelolaan sampah TPST 3R, idealnya pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, untuk membangun TPST 3R dana dari APBN hanya untuk membangun infrastruktur saja. Sementara untuk lahan, dan sanitasinya harus melibatkan pemerintah daerah/pemerintah kota termasuk kelompok masyarakat.

“Dana yang dikeluarkan dari APBN hanya untuk membangun infrastruktur TPST saja. Oleh karena itu perlu melibatkan pemerintah di daerah,” ujar Neng.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan program Pamsimas, Neng menjelaskan bahwa dalam implementasinya memang tidak semua daerah menjadi jangkauan program pemerintah. Hal ini diakuinya kerap ditemukan ketika Neng melakukan kunjungan kerja ke daerah. Perbaikan sanitasi biasanya baru bisa dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat tertentu yakni yang mudah melakukan akses ke pemerintah setempat.

Oleh karena itu dia berharap masyarakat tidak sungkan menyampaikan kebutuhan atas ketersediaan air bersih dan lingkunngan sehat. Sebab, saat ini sudah saatnya masyarakat Indonesia hidup sehat tanpa harus ada lagi orang yang buang air besar ke sungai dan lain sebagainya.

“Saya kira semua Anggota DPR meng-cover semua persoalan yang ada di dapilnya, termasuk melakukan sosialisasi program pemerintah. Program pemerintah sangat banyak yang bagus, namun apakah itu semua tepat sasaran atau tidak, maka perlu sosialisasi,” kata Neng. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA