Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi V Dorong Percepatan Infrastruktur Bolaang Mongondow
Rabu, 20 September 2017
Komisi V Dorong Percepatan Infrastruktur Bolaang Mongondow

Komisi V DPR RI mendorong infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Pasalnya dengan berbagai potensi yang ada, Bolaang Mongondow bisa menjadi daerah yang lebih berkembang. Kebutuhan infrastruktur dan perhubungan dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow.

 

Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena saat pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD Bolang Mongondow, serta mitra kerja Komisi V DPR RI, di Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat, 15 September 2017. “Sebanyak 95 persen infrastruktur bandara (bandar udara) sudah dipersiapkan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bolaang Mongondow. Kami harapkan pelabuhan laut menjadi perhatian. Kebutuhan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) untuk ASN juga sangat perlu. Kemudian jembatan serta infrastruktur air bersih diharapkan menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

 

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menekankan pentingnya pembangunan bandara di Bolaang Mongondow, mengingat perjalanan dari Manado mencapai 3-4 jam melalui perjalanan darat. Apalagi jika lalu lintas sangat padat, maka waktu tempuh perjalanan akan semakin lama.

 

Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati menambahkan, Bolaang Mongondow memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Namun kabupaten ini miskin. Berarti ada kesalahan pengelolaan dan sudah lama ditinggalkan pemerintah pusat. “Bandara juga perlu segera dibangun, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Kehadiran bandara sangat dibutuhkan daerah dalam meningkatkan ekonomi,” ucapnya.

 

Sementara itu,  anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti berharap Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi daerah percontohan pembangunan infrastruktur. “Mari kita bangun sama-sama, mulai bandara, jalan, hingga sarana transportasi, seperti bus. Mari kita dukung pembangunan Bolaang Mongondow,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow menjelaskan, kabupaten yang dipimpinnya merupakan terluas di Sulawesi Utara. Bolaang Mongondow juga merupakan lumbung beras di Sulawesi Utara. Bolaang Mongondow memiliki potensi tambang emas dan holtikultura. Namun dengan berbagai potensi itu, masyarakat banyak yang miskin.

 

“Kabupaten Bolaang Mongondow menempati urutan 14 dari 15 kabupaten dan kota termiskin se-Sulawesi Utara. PAD per tahun hanya Rp 39 miliar. Kalau tidak ada tambahan dari pemerintah pusat, Bolaang Mongondow akan sulit untuk membangun,” tuturnya.

 

Terkait dengan infrastruktur, Bolaang Mongondow dilewati jalan nasional sepanjang 198 kilometer. Namun banyak ruas jalan yang rusak karena abrasi. Bahkan beberapa ruas jalan yang berpotensi amblas karena abrasi. “Jalanan ndeso banget, kami minta ada pelebaran jalan. Saya minta tahap awal pembangunan jalan selebar 30 meter,” katanya.

 

Dia juga menekankan perlu dibangunnya bandara, mengingat jarak yang cukup jauh dari Manado, dengan Bandara Sam Ratulangi. Pemkab sudah menghibahkan tanah seluas 400 hektare untuk dibangun bandara. “Semua persyaratan dan persiapan sudah 95 persen. Akses menuju lokasi sudah dipersiapkan. Tinggal perlu ada soil tanah, tetapi sudah kami anggarkan di APBD-P. Kami harap pembangunan bandara selesai dalam waktu tiga tahun,” ucapnya.

 

Selain itu, Yasti mengaku pihaknya membutuhkan rusunawa untuk aparatur sipil negara (ASN). Karena Bolaang Mongondow memiliki jumlah ASN terbanyak kedua di Sulawesi Utara.

 

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi V DPR juga meninjau lokasi Bandara Bolaang Mongondow di Desa Lalow, Jalan Nasional Kaiya Maelang, Terminal Tipe A di Desa Dulangon, Waduk Lolak di Desa Pindol, dan Pelabuhan Labuan Uki.

 

Kunjungan ini juga diikuti oleh anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Rendy M. Affandy Lamadjido (F-PDI Perjuangan), Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Novita Wijayanti (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-PD), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Nurhayati (F-PPP), dan Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura). (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA