Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, pantas dijadikan pilot project bagi daerah-daerah lain, dalam berbagai program peningkatan pembangunan yang ada. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng seusai pertemuan antara Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR dengan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, beserta jajarannya di Kantor Bupati Minsel, Sulawesi Utara, Selasa, 19 September 2017.
“Dari hasil laporan Bupati Minahasa Selatan dan melihat langsung, dapat kami simpulkan program pembangunan di Minahasa Selatan, khususnya infrastruktur sangat baik. Terbukti dengan bantuan pemerintah pusat yang bisa dibangun dengan baik tanpa ada masalah,” ujar Mekeng, panggilan akrab politisi Golkar ini.
Mekeng mengatakan Komisi XI DPR menampung kebutuhan anggaran yang sudah disampaikan Bupati Minahasa Selatan. Begitu juga dengan masalah anggaran, pihaknya akan mengusulkan ke Kementerian Keuangan, agar dapat menganggarkan berbagai program pembangunan di sana. Menurut dia, Minahasa Selatan layak didukung karena memiliki potensi yang cukup besar, baik di bidang pariwisata, agrowisata, pertambangan, pertanian, maupun perikanan. “Dukungan itu dalam bentuk bantuan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, sesuai program Nawacita Presiden RI Joko Widodo,” ucapnya.
Komisi XI DPR menyarankan kepada Bupati Minahasa Selatan agar dapat menggunakan pihak ketiga yang dibentuk pemerintah pusat, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SNI) dalam hal mempercepat pembangunan melalui pinjaman.
Direktur Utama PT SNI Erna, dalam pertemuan mengatakan persetujuannya karena melihat adanya potensi di Minahasa Selatan. “Karena itu, Komisi XI DPR berharap PT SNI dapat membantu membangun infrastruktur yang ada di Minahasa Selatan, agar ke depan bisa terus digenjot menjadi kawasan yang maju dan berkembang,” katanya.
Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI DPR atas kunjungannya. “Saya berharap Komisi XI DPR dapat membantu dengan menganggarkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan anggaran yang sangat kami butuhkan.” tuturnya.
Untuk saat ini, kata Christianya, ada sejumlah program pembangunan yang akan dituntaskan di Minahasa Selatan dengan berharap adanya topangan dana dari pemerintah pusat. (*)