Tempo.Co

BNPP Harus Dikeluarkan dari Kemendagri
Selasa, 26 September 2017
Beban Kemendagri sudah terlalu banyak, mulai dari urusan pemerintahan sampai perbatasan dikerjakan Mendagri.

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menilai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri, bahkan harus terus diperkuat kelembagaannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar nasional bertema “Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI” di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 25 September 2017.

“Selama ini Mendagri menjadi exoficio dari Kepala BNPP. Di sini saya lihat beban Kemendagri sudah terlalu banyak, mulai dari urusan pemerintahan sampai perbatasan dikerjakan Mendagri. Jadi Mendagri terlihat kurang fokus, sehingga hal ini membuat posisi BNPP di bawah Kemendagri menjadi kurang lincah,” ujar Erma.

Anggota Dapil Kalimantan Barat ini mengatakan seharusnya BNPP diawasi oleh kementerian yang tidak terlalu banyak tugasnya. Sehingga, pengembangan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih maksimal. “Selama ini BNPP hanya menjalankan fungsi koordinasi tanpa eksekusi,” kata Erma.

Sebelumnya, kata  Erma, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan sempat mengusulkan agar BNPP dijadikan kementerian tersendiri. Namun, dia tak menyetujui hal tersebut. Pasalnya, hal itu akan semakin menambah berat beban keuangan negara. Dia berpendapat BNPP agar dialihkan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Kalau di bawah Kemendes, kita tidak perlu tambah anggaran, bisa dialokasikan anggaran ke pembangunan wilayah perbatasan bukan untuk birokrasi," ucap Erma.

Pada kesempatan itu Erma juga menilai perlunya undang-undang khusus tentang pengelolaan wilayah perbatasan untuk mengembangkan wilayah perbatasan. Bukan semata permasalahan infrastruktur, melainkan hal yang lebih fundamental lagi, salah satunya permasalahan keamanan warga perbatasan.  (*)