Tempo.Co

KOMENTAR+

DPR Gali Potensi Energi Geothermal Indonesia
Selasa, 10 Mei 2016
Siklus energi geothermal terus berkesinambungan sehingga tidak merusak lingkungan. Energi itu pun tidak akan habisnya.

INFO DPR - Indonesia memiliki cadangan energi geothermal yang cukup banyak. Energi geothermal ini berkelanjutan, ramah lingkungan, betul-betul memperhatikan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat menerima kunjungan Atase Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Takashi Kitamura, dan Direktur Japan International Cooperation Agency (JICA), Matsunoshita Minoru. Pertemuan yang berlangsung di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Mei 2016, ini membahas tentang energi geothermal (panas bumi) dalam rangka pemenuhan kecukupan energi dalam negeri.

“Kecukupan energi itu sampai saat ini belum didapatkan. Sumber energi yang sekarang cadangannya cukup banyak dan yang belum termanfaatkan adalah geothermal. Karena itu, Pimpinan Dewan Korinbang ingin mendorong energi geothermal dieksplorasi dan dikuatkan,” ujar Agus.

Energi geothermal disebut tidak ada habisnya. Panas bumi yang dihasilkan oleh gunung berapi, seperti magma, terdapat lapisan batuan dan air di atasnya. Karena itu, dihasilkan uap yang akan menghidupkan pembangkit.

Siklus energi geothermal terus berkesinambungan sehingga tidak merusak lingkungan. Energi itu pun tidak akan habisnya. Tentu berbeda halnya dengan gas yang berisiko sangat tinggi, seperti peristiwa Lapindo.

Diakui, kendala yang paling sulit dalam menghadapi masalah ini adalah menemukan lokasi tempat titik pengeboran. “Kandungan pusat uap di dalam lapisan bumi tidak selalu sama. Meski bisa dilihat dengan satelit, setelah beberapa kali dicoba, ternyata tingkat kepadatan uapnya masih kurang. Karena itu, harus pindah ke lokasi lain,” ucapnya.

Hal ini menjadi risiko yang sangat tinggi, apalagi perlu dana yang besar untuk sekali tancap bor. “Karena itu, DPR ingin tahu bagaimana teknologi satelit yang dimiliki Jepang untuk menentukan akurasi hotspot tersebut,” tutur Agus. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA