Tempo.Co

KOMENTAR+

Kerja Sama Indonesia dan India Harus Saling Menguntungkan
Kamis, 28 September 2017
Untuk memformalkan kerja sama Indonesia-India, diperlukan legal basis dalam bentuk memorandum of understanding.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan India perlu ditingkatkan ke arah yang lebih maju di sejumlah sektor strategis. Segala bentuk hambatan yang selama ini dianggap mengganggu keharmonisan kedua negara harus dieliminasi sehingga memiliki hubungan yang semakin erat di masa depan.

Demikian hal itu dikemukakan dalam pertemuan bilateral antara delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Wakil Ketua Parlemen (Lok Sabha) India Thambi Durai di New Delhi, Senin, 25 September2017, waktu setempat.

Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha dari fraksi Partai Gerindra didampingi empat anggota GKSB lainnya, yakni Bagus Adhi Mahendra Putra dari Partai Gerindra, Anita Jacoba Gah dari Partai Demokrat, Nur Hasan Zaidi dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Andi Jamaro Dulung dari Partai Persatuan Pembangunan.  

Dalam pertemuan itu, Satya menyampaikan apresiasinya serta antusias delegasi berdiskusi dengan Wakil Ketua Parlemen India dalam segala hal. Mengingat jalinan hubungan bilateral kedua negara yang sangat positif selama ini.

“Kami sangat antusias bertukar pikiran dan mendengar diskusi dengan beliau karena hubungan Indonesia serta India selama ini sangat dekat dan harmonis. Kita bisa saling mendukung dalam segala hal, termasuk diplomasi politik antarparlemen ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dan India merupakan dua negara yang sama-sama berperan aktif di berbagai forum keparlemenan, baik di tingkat regional maupun global, seperti AIPA, APA, IPU, APPF, PUIC, maupun GOPAC.

“Karena sudah sangat akrab dan sama-sama aktif dalam forum-forum keparlemenan tersebut, maka hubungan antarparlemen Indonesia dan India harus ditingkatkan serta saling menguntungkan ke depannya. Untuk memformalkan kerja sama kedua parlemen tersebut, perlunya memikirkan sebuah legal basis dalam bentuk MoU (memorandum of understanding),” ucapnya.

Lebih lanjut, Satya menambahkan, Indonesia dan India termasuk negara demokrasi terbesar di dunia sehingga diharapkan hubungan antarparlemen kedua negara saling mendukung dalam mempromosikan demokrasi di kawasan Asia dan global, baik secara G2G, B2B, maupun P2P.

“Delegasi GKSB DPR membawa misi mulia mempererat hubungan Indonesia dan India. Saya berharap segala bentuk hambatan kerja sama perdagangan seperti masalah bea masuk kedua negara dicarikan solusi sehingga saling menguntungkan kedua pihak,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA