Tempo.Co

KOMENTAR+

Hetifah Apresiasi Peraturan Pemerintah tentang Manajeman PNS
Kamis, 28 September 2017
Peraturan Pemerintah tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ditunggu-tunggu dari satu tahun lalu sebagai pegangan pelaksanaan manajemen PNS.

Tantangan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia begitu besar, namun masih banyak pelaku pembangunan di ranah birokrasi yang tidak profesional, bahkan sejak dari rekrutmen, pengukuran kinerja, sampai kariernya.  Maka lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat apresiasi dari anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hetifah Sjaifudian.

“PP (peraturan pemertintah) ini sudah ditunggu-tunggu dari satu tahun lalu sebagai pegangan dalam pelaksanaan manajemen PNS. Mudah-mudahan ini memperbaiki persoalan PNS dan mempercepat proses reformasi birokrasi,” ujar Hetifah dalam seminar “Menakar Karier PNS Menurut PP 11 Tahun 2017” di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu, 29 September 2017.

Peraturan tersebut, kata politikus Partai Golkar itu, menuntut adanya sistem informasi atau database PNS yang valid serta bersifat terbarukan. Maka dia mengimbau agar Deputi  Sumber Daya Manusia (SDM) merespons akan sistem infromasi ini. “Sistem informasi itu mengandalkan data, maka datanya harus valid. Sebab, kalau tidak, akan merugikan si PNS. Misalnya, seharusnya dia bisa dipromosikan naik jabatan, tapi karena datanya tidak valid akhirnya tidak jadi. Saya menekankan hal ini ke Deputi SDM,” ucapnya. 

Hetifah juga mengkritisi mengenai pemisahan antara PNS dan politik. Menurut dia pemisahan tersebut supaya PNS dijamin netral serta bebas dari intervensi politik. 

“Namun hal itu disayangkan. Sebab, kami kesulitan merekrut orang yang memiliki nilai kepemimpinan.  Seperti pilkada sekarang, kita mau ada orang yang memiliki kompetensi, pengalaman pemerintahan, itu kan adanya di birokrasi. Tapi karena PNS harus mengundurkan diri jika ingin berpolitik,  ini menyebabkan banyak orang berpikir kembali encalonkan diri. Padahal, kita berharap politik diisi orang yang berkompeten,” ucapnya. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA