Tempo.Co

KOMENTAR+

Masalah Perikanan Kota Bitung Harus Selesai Secara Substansial
Jumat, 29 September 2017
Masalah Perikanan Kota Bitung Harus Selesai Secara Substansial

Provinsi Sulawesi Utara salah satu daerah di Indonesia Timur yang memiliki potensi industri perikanan yang besar. Karena itu masalah perikanan yang ada di Kota Bitung harus diselesaikan secara subtansial.

"Dengan kehadiran Komisi IV di sini diharapkan pemerintah segera menyelesaikan masalah perikanan di Kota Bitung secara substansial dan solusi mendasarnya bisa ditemukan" ujar anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat dialog dengan Walikota Bitung, Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta pelaku usaha dan nelayan, baru-baru ini.

Ono menambahkan, akibat pelarangan muatan, industri perikanan menjadi kolaps dan ini hampir terjadi tiga tahun dan tidak ada penyelesaian. "Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan operasiternyata tidak juga bisa menyelesaikan masalah terutama menyediakan bahan baku lokal," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Saat ini, dari tujuh pabrik pengalengan ikan, ada tiga yang masih berjalan dan bahan bakunya pun impor. Selain itu ada masalah perizinan yang masih terlambat. "Dampak yang terjadi yang selama ini belum terekspos, salah satu pabrik pengolahan ikan di sana, mereka telah mem-PHK 1.700 karyawannya. Belum lagi pabrik-pabrik lainnya, di antaranya pabrik pengalengan, pabrik ikan cakalang dan tuna," ujarnya.

Ia mengatakan, pergerakan ekonomi Kota Bitung menurun, karenanya ini yang harus diperhatikan dan semua kebijakan harus di pertimbangkan secara menyeluruh. "Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya secara lebih spesifik, misalnya, bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat, lapangan pekerjaan tersedia, peningkatan kesejahteraan nelayan dan usaha perikanan. Ini menjadi perhatian, bukan hanya KKP tetapi Kemennaker, Kemensos dan Kementerian lainnya," ujar Ono, menambahkan.

Kepada Pemerintah, ia mendesak, dalam hal membuat kebijakan, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus lebih banyak berkomunikasi dengan nelayan dan para pelaku usaha perikanan. "Jangan membuat kebijakan secara sepihak, dampaknya juga diinventarisir sehingga tidak terjadi hal yang sama ke depannya," ujarnya.

Bila permasalahan Kota Bitung selesai, politisi Dapil Jabar ini menyatakan, pasti akan diikuti oleh daerah lainnya seperti di Merauke, Sorong, Ambon, Banyuwangi dan di Jakarta karena di sana terdapat industri perikanan serupa. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA