Tempo.Co

KOMENTAR+

Daya Beli Masyarakat Turun, Pemerintah Diminta Turun Tangan
Kamis, 05 Oktober 2017
forum diskusi polemik daya beli

Wakil Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron meminta negara dan pemerintah segera mengambil langkah strategis mengurangi turunnya pendapatan masyarakat sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat agar pendapatan serta daya belinya meningkat. Tentu yang akhirnya diharapkan adalah kenaikan kesejahteraan.

Demikian hal ini disampaikan Herman dalam dialektika demokrasi di kompleks DPR dengan tema “APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?”, Kamis, 5 Oktober 2017. Acara ini dihadiri juga anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, yang juga memberikan pandangannya.

Herman menjelaskan, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan II, terjadi penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat penting karena hampir separuh dari indikator terhadap penopang pertumbuhan ada pada konsumsi domestik. Empat faktor indikator penopang pertumbuhan,  yaitu investasi, government spending, kinerja ekspor, juga konsumsi domestik.

Penurunan itu, kata Herman, bukan karena persoalan daya beli yang turun, namun karena pada saat yang sama ada pergeseran dari konsumsi langsung ke gerai konvensional terhadap online.

“Ada peningkatan angka terhadap penggunaan jasa kurir sebanyak 135 persen. Kemudian pada saat yang sama, ada pertumbuhan PPN 12,4 persen,” ujarnya mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Situasi itu menunjukkan ada pergeseran pola konsumsi yang menimbulkan peningkatan kesenjangan. PPN dipicu pengusaha menengah atas, sedangkan terjadinya penurunan daya beli ritel berada di kelas menengah ke bawah. Fakta ditutupnya sejumlah gerai atau ritail adalah fakta terhadap situasi yang terjadi saat ini.

Dia pun menyadari masyarakat semakin sulit untuk membeli pangan dan dua hal yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini. Pertama, sulitnya mencari pekerjaan. Kedua, terjadinya fluktuasi harga yang di luar jangkauan serta kemampuan dan daya belinya.

“Menurut saya, pemerintah harus segera memastikan situasi saat ini dan situasi makro yang tergambar dari penurunan daya beli. Ini menjadi kekhawatiran masyarakat kelas menengah kebawah terutama yang bergerak di sektor-sektor informal,” katanya.

Sedangkan Ecky mengatakan saat ini, pemerintah sudah biasa menutupi kekurangannya, misalnya, penurunan daya beli dan terpakasa ditutupnya sejumlah gerai-gerai belanja, seperti Sarinah, Matahari, dan sebagainya. Penutupan itu adalah implikasi dari gaya beli masyarakat melalui online.(*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA