Tempo.Co

KOMENTAR+

Ermala Minta Anggaran Pendidikan Bisa Digunakan untuk Calon TKI
Jumat, 06 Oktober 2017
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

Anggota Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena menghimbau pemerintah agar mengalokasikan sebagian dari 20 persen anggaran pendidikan untuk mendidik dan melatih bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu dilakukan agar calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan memiliki kualitas yang baik dan tidak di bawah standar.

“Selama ini yang terjadi di lapangan, calon TKI yang akan diberangkatkan memiliki kualitas di bawah standar. Inilah yg menyebabkan kenapa tenaga kerja kita tidak mendapat apresiasi dari negara penempatan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir, kita berharap anggaran 20 persen pendidikan itu juga dialokasikan sebagian untuk calon TKI yang akan diberangkatkan,” ujar Politisi asal F-PPP ini saat rapat Timwas TKI DPR RI yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta mitra terkait di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu, 4 Oktober 2010.

Ermala menilai jenjang pendidikan yang rendah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap TKI yang ditempatkan di negara lain. “Permasalahan TKI ini memang menjadi kasus luar biasa dan membuat kita menjadi prihatin. Pasalnya, di provinsi Jabar sendiri sebesar 80 persen tenaga kerja yang dikirim kebanyakan lulusan SD dan didominasi oleh wanita,” ungkapnya.

Sehubungan dengan pengalokasian anggaran Kemendikbud, politisi yang akrab disapa Erma ini mengatakan agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan formal tapi juga untuk pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.

“Tentunya mereka berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan agar kekerasan terhadap TKI dapat diminimalisir. Oleh karena itu, kita berharap fungsi pemerintah daerah dan pusat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar dapat bersama-sama melaksanakan hal tersebut secara maksimal,” katanya. (*)

 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA