Tempo.Co

KOMENTAR+

Reformasi Setjen DPR Harus Mengacu Kepada Nawa Cita
Kamis, 12 Mei 2016
Dari sembilan Nawa Cita kabinet kerja pemerintah, yang sangat signifikan terkait dengan tugas pelaksanaan Sekretariat Jenderal DPR adalah agenda nomor dua.

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menegaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah semestinya mengacu kepada Nawa Cita Pemerintah.

"Jadi road map reformasi birokrasi kita memang harus mengacu atau harus disesuaikan dengan Nawa Cita, yang merupakan sembilan agenda dari kabinet Presinden Jokowi dan JK," ujar Win, begitu biasa disapa, Rabu, 11 Mei 2016, seperti dikutip dari laman resmi DPR.

Win memaparkan, dari sembilan Nawa Cita kabinet kerja pemerintah, yang sangat signifikan terkait dengan tugas pelaksanaan Sekretariat Jenderal DPR adalah agenda nomor dua, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Meskipun demikian, Win juga menyampaikan bahwa agenda Nawa Cita yang lainnya juga perlu dilakukan dengan serius.

Win menjelaskan, harapan utama dari reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR adalah bagaimana subtansi dari road map ini menjadi sebuah komitmen bersama yang kuat dari seluruh aparatur sipil negara untuk melakukan sembilan area perubahan. "Jadi tidak hanya jargon saja, dilaksanakan dan diterjemahkan dalam tindakan kerja kita, kerja nyata yang pada akhirnya memberikan efek positif kepada stakeholder kita," ujarnya.

Sehingga dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR dapat dirasakan kemajuan, peningkatan dukungan. "Dirasakan kualitas dukungan kita oleh stakeholder utama anggota dewan dan mitra serta seluruh pegawai kita," kata Win. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA