Tempo.Co

KOMENTAR+

Banggar Terima Aspirasi Koalisi Masyarakat Percepatan Perhutanan Sosial
Senin, 09 Oktober 2017
Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial. Kunjungan ini terkait dengan perhutanan sosial, yang merupakan program prioritas nasional dan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektare akses kelola masyarakat.

Ketua rombongan, Roy Salam, menuturkan sejumlah poin terkait dengan capaian perhutanan sosial yang masih rendah dan jauh dari target perencanaan.”Hingga kini hanya tercapai kurang dari 5 persen dari 12,7 juta hektare,” ujarnya, di gedung parlemen Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2017.

Roy juga mengatakan sejumlah persoalan anggaran yang ada di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum menjangkau kebutuhan biaya penyiapan perhutanan sosial di lapangan. Pada 2017 ini, jumlah belanja untuk output luas hutan yang dikelola masyarakat sebesar Rp 32,67 miliar dengan target kinerja 330 ribu hektare. Karena itu, rata-rata anggaran per hektare adalah Rp 99 ribu.

“Sementara hitungan anggaran oleh koalisi masyarakat sipil, kebutuhan alokasi anggaran untuk percepatan perhutanan sosial sebesar Rp 4,15 triliun, sehingga diperlukan terobosan anggaran,” katanya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR Azis Syamsuddin menyambut baik usulan ini, ia akan mencoba mendalami, untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah. “Ini jadi masukan dan catatan,” ucapnya.

Ada tiga usulan yang disampaikan masyarakat sipil, yakni pemanfaatan dana reboisasi yang mengendap, memasukkan komponen perhutanan sosial dalam Undang-undang APBN 2018 tentang Penggunaan Dana Reboisasi, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA