Tempo.Co

KOMENTAR+

96 Persen Lahan Bandara Kulon Progo Telah Dibebaskan
Selasa, 10 Oktober 2017
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto

Kabar baik datang perihal pembebasan lahan untuk Bandar Udara (Bandara) Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, yang saat ini sudah mencapai 96 persen, dari total lahan yang direncanakan seluas 587 hektare telah dibebaskan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anton Sukartono Suratto disela kunjungan kerja spesifik dan pertemuan dengan Bupati Kulon Progo, Senin, 9 Oktober 2017.

Menurut Anton, pembangunan Bandara di Kulon Progo sepatutnya mendapat dukungan semua pihak, terutama Komisi V DPR, mengingat kapasitas Bandara Adisucipto saat ini kurang memadai. Hal ini sudah sesuai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan KP.1164/Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

Lokasi yang dipilih untuk proyek ini berada di Kecamatan Temon, antara Pantai Congot dan Pantai Glagah, meliputi Desa Palingan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran, dan Desa Glagah.

“Pada tahap pertama akan dibangun terminal penumpang seluas 130 ribu meter persegi yang mampu menampung hingga 15 juta penumpang per tahun. Dengan landasan pacu sepanjang 3.250 meter dan area parkir pesawat berkapasitas hingga 35 pesawat. Pembangunan tahap I ini ditargetkan selesai pada Maret 2019,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Direktur Utama Angkasa Pura I (AP I) Yogyakarta Danang S Baskoro mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR selama ini. Kerja sama semua pihak dan masyarakat Kulon Progo sehingga progres pembebasan lahan sudah sangat baik, hanya tersisa empat persen yang dalam proses penyelesaian.

“Kami termotivasi untuk segera membereskan ketersediaan lahan. Untuk pembangunan Bandara Kulon Progo PT AP I menyiapkan Investasi Rp 10 triliun dan ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Bandara Kulon Progo akan dikembangkan sejalan dengan misi PT AP I untuk mewujudkan konsep ‘airport city’ di Yogyakarta. Memadukan bandara dengan kawasan logistik, industri, serta wisata, dalam satu kawasan ekonomi terpadu,” tuturnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA