Tempo.Co

KOMENTAR+

Komisi VI akan Panggil Menteri LHK
Selasa, 10 Oktober 2017
Wakil Ketua Komisi VI RI Mohamad Hekal

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat akan memanggi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Siti Nurbaya Bakar. Panggilan ini untuk meminta penjelasan mengenai diterbitkannya Peraturan Menteri P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan telah berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi IV mitra Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan rencana pemanggilan ini. Kemungkinan akan diadakan Rapat Gabungan antara Komisi VI dan IV, agar permasalahan ini menjadi jelas serta menemukan penyelesaian yang tidak menimbulkan kekhawatiran semua pihak.

“Saya sudah berbicara dengan Ketua Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan masalah ini. Komisi VI bermitra dengan  Perum Perhutani yang menjadi korban karena lahannya diambil. Mereka mempersilakan untuk memanggil Menteri Lingkungan Hidup atau mengadakan rapat gabungan. Kalau mau lengkap adalah rapat gabungan karena yang lebih tahu mengenai kebijakan kehutanan adalah Komisi IV,” katanya setelah mendengarkan masukan dari Perhimpunan Pensiunan Perum Perhutani, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

Hekal menjelaskan, Perhutani menguasai  lahan 2,4 juta hektare, yang tahap pertama untuk dibagi-bagi mendekati 500 ribu hektare dan rencananya akan ditambah minimal 1,2 juta hektare. Berarti ini masih tahap awal kalau itu sudah mengambil separuh lahan perhutani akan menyulitkan Perhutani dalam menyiapkan rencana kegiatannya.

Hal ini menurut dia akan menambah masalah yang ada dalam Perhutani, seharusnya  yang Pemerintah lakukan adalah memperkuat Perhutani untuk bisa mendapat pembiayaan dan membina masyarakat yang sudah ada.

“Kalau kemitraan dengan masyarakat itu sebenarnya sudah berlangsung, kenapa tidak itu saja yang diperkuat. Apalagi memunculkan hal-hal baru, seperti  izin yang boleh diwariskan. Berarti ini sangat melemahkan posisi pemerintah,” ujarnya.

Di lain sisi, politisi Partai Gerinda ini menekankan keharusan pemerintah mengelola, menjaga dan melestarikan hutan. “Seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas hutan ini, mestinya diberikan kepada orang yang dapat mengelola hutan,” ucapnya.

Di Jawa ini hutan tinggal 14 persen, padahal minimal di setiap daerah ini minimal 30 persen. Menurut informasi, yang akan dibagikan sekitar dua hektare per orang, mereka diwajibkan menamam tanaman hutan dan satu hektare untuk kepentingan agrikultur yang bisa menghasilkan.

“Saya agak sangsi bagaimana mereka mau diawasi untuk menanam ini, kalau 500 ribu hektare dibagi dua hektare per orang, berarti ada 250 ribu izin. Berapa pegawai Perhutani ditambah dinas-dinas kehutanan yang bisa mengawasi kalau mereka benar-benar menanam,” tuturnya.

Komisi VI akan menggelar rapat internal guna mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif dari Menteri Lingkungan Hidup. “Kita akan putuskan dalam rapat internal berikutnya untuk kita usulkan, apalagi  judicial review juga sedang berlangsung di Mahkamah Agung dan akan diputuskan dalam satu sampai dua minggu ini,” katanya. (*) 

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA