Tempo.Co

KOMENTAR+

Pemerintah Tidak Konsisten Wujudkan Swasembada Pangan
Rabu, 11 Oktober 2017
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, menilai pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada 11 komoditas pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Joko Widodo. 

“Swasembada pangan adalah program pemerintah yang digadang sejak awal. Namun sampai saat ini, tiga tahun pemerintahan Jokowi, swasembada pangan belum juga terwujud. Parahnya, beberapa waktu lalu kita harus impor garam,” ujarnya saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik-Lamongan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga, anggota Komisi IV, Endro Hermono, anggota Komisi VII, Harry Poernomo, dan anggota Komisi VI, Khilmi.

Bambang menuturkan, salah satu bukti pemerintah tidak konsisten membangun swasembada pangan adalah banyaknya lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman dan industri. Lahan pertanian dinilai tidak lagi menjadi prioritas. 

“Seperti sekarang ini, kita tahu program Meikarta itu menghabiskan lahan pertanian produktif kita. Sesuai undang-undang harusnya tanah produktif tidak dialihfungsikan. Regulasi tata ruangnya sudah ada, tetapi banyak sekali dilanggar pemerintah,” tuturnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki luas lahan pertanian terbatas, tetapi mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. “Jadi, ini harus betul-betul dijalankan tata ruangnya. Tidak dilakukan perubahan-perubahan, seperti di Belanda, ada daerah yang hanya berjarak 15 kilometer dari ibu kota, tapi tetap dipertahankan untuk lahan pertanian dan peternakan demi kepentingan pangan,” katanya.

Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah masih saja selalu beriorientasi pada impor pangan. Disaat petani mau panen, selalu saja muncul kebijakan impor. “Nah, ini yang harus dihindari agar petani tetap melakukan usahanya di bidang pertanian dan mengusahakan pertaniannya menjadi komoditi yang swasembada,” ujar politisi dapil Jawa Timur I ini.

“Belum lagi sumber daya manusianya kurang dibina dan seolah-olah dibiarkan beralih ke profesi lain. Jadi, hal-hal ini pemerintah harus ada satu ketegasan untuk memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan swasembada pangan,” ucapnya. (*)

PARLEMENTARIA+

MAJALAH PARLEMENTARIA
BULETIN PARLEMENTARIA